BERAU TERKINI – Pemkab Berau berharap Menkeu Suahasil Nazara bisa memenuhi hak keuangan daerah.
Pergantian pucuk pimpinan di Kemenkeu membawa angin segar bagi pemda.
Diketahui Suahasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9) lalu.
Kepemimpinan Suahasil Nazara diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan daerah, khususnya terkait alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) di dalam APBN.
Bupati Berau Sri Juniarsih berharap, Menkeu yang baru bisa memenuhi kebutuhan pemda.
Menurutnya, pemerintah pusat belum sepenuhnya memenuhi hak keuangan untuk daerah.
“Tentu kita sebagai kepala daerah memiliki harapan yang banyak,” kata Sri Juniarsih.
“Banyak hak-hak daerah yang belum terealisasi di Kabupaten Berau dan mudah-mudahan pemerintah pusat memahami kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sri Juniarsih menyebut, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk memajukan Berau. Sebab, Berau seperti daerah lainnya di Kaltim merupakan penyangga bagi IKN.
“Berau merupakan daerah penyangga IKN yang memiliki potensi luar biasa,” katanya.
“Karena itu kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar hak-hak daerah dapat kembali diperhatikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Usai dilantik Presiden Prabowo, Menkeu Suahasil Nazara ingin menjadikan APBN sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Suahasil Nazara mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo soal tugas barunya sebagai orang nomor satu di Kemenkeu.
“Arahan khusus adalah menjaga keuangan negara, jadi APBN harus bisa menjalankan program-progam pemerintah, karena itu APBN-nya harus sehat dan harus kredibel,” kata Suahasil Nazara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
“Karena itu kami di Kemenkeu, menjaga keuangan negara itu, menjadikan APBN yang menumbuhkan dan menstabilkan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Suahasil Nazara mengaku bakal memperbaiki pola komunikasi publik di Kemenkeu. Dia menyebut komunikasi publik seorang Menkeu harus bisa dipercaya.
“Prioritasnya menjalankan APBN yang kredibel, komunikasi publik yang dipercaya,” katanya.
Lebih jauh, Wamenkeu sejak era Sri Mulyani ini menyebut akan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. “Defisit di bawah 3 persen,” katanya.
