BERAU TERKINI – Pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah kampung pedalaman dan kepulauan di Kabupaten Berau dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Akses jalan, air bersih, listrik, hingga jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah masih belum memadai dan menghambat aktivitas serta pelayanan dasar masyarakat.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, berharap skema Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim yang selama ini memuat dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak dihapus.
Pasalnya, dana tersebut dinilai sangat membantu percepatan pembangunan di daerah.
Diketahui, Pemprov Kaltim berencana menghapus skema Bankeu untuk kabupaten/kota mulai 2027.
“Kami masih membutuhkannya untuk pembangunan infrastruktur, terutama di kampung-kampung terpencil. Kami ingin, Bankeu tetap diberikan agar aspirasi masyarakat bisa lebih cepat direalisasikan,” ujar Syarifatul, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, masih banyak kampung yang belum menikmati fasilitas dasar secara optimal.
Penyediaan air bersih, jaringan listrik, hingga jalan yang layak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ia menilai, kondisi tersebut paling terasa di wilayah pedalaman Kecamatan Kelay, khususnya Kampung Merabu.
Padahal, kampung ini merupakan salah satu pintu masuk menuju kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang memiliki potensi wisata besar.
Namun, saat musim hujan, jalan menuju Merabu berubah menjadi lumpur tebal dan sulit dilalui.
Kondisi itu bahkan menyulitkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
“Kasihan kalau ada ibu yang hendak melahirkan saat musim hujan. Jalannya sangat licin dan proses rujukan ke Tanjung Redeb menjadi sulit,” katanya.
Menurut Syarifatul, pembangunan jalan bukan hanya untuk mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi kebutuhan pokok.
Selain kawasan pedalaman, ia juga menyoroti kondisi di Pulau Maratua.
Abrasi di kawasan Teluk Harapan disebut semakin mengkhawatirkan karena mengancam satu-satunya sumber air bersih warga.
Ia meminta Pemprov Kaltim segera membangun penahan abrasi agar sumber air tersebut tidak hilang.
Tak hanya itu, kualitas jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah Berau juga dinilai masih lemah.
“Padahal, akses internet kini menjadi kebutuhan penting untuk pendidikan, pelayanan publik, hingga mendukung sektor pariwisata,” paparnya.
Syarifatul juga berharap, pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau kampung-kampung terpencil dan wilayah kepulauan.
Menurutnya, keberlanjutan skema Bankeu akan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Tanpa Bankeu, ruang kami membantu kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan skema ini bisa dibuka kembali,” pungkasnya. (*)
