BERAU TERKINI – Masalah sampah yang berserakan dan merusak estetika kota masih menjadi momok di Kabupaten Berau.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mendorong adopsi teknologi modern pengolahan sampah berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti yang telah diterapkan di Jepang.
Melalui teknologi ini, sampah yang dibuang sesuai klasifikasi akan diubah menjadi nilai rupiah.
Warga cukup memindai barcode di lokasi mesin dan insentif uang akan otomatis ditransfer ke rekening pribadi mereka.
Sistem ini diproyeksikan mampu memicu masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan sampah sekaligus menjadi sumber penghasilan baru.
Namun, keterbatasan APBD membuat Pemkab Berau tidak bisa berjalan sendiri.
Sri Juniarsih menegaskan perlunya kolaborasi konkret bersama sektor swasta.
“Saya hanya bisa bermimpi, mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan yang besar ketika kita saling berkolaborasi,” tegas Sri Juniarsih saat membuka FGD Berau Circular Future 2045, Senin (29/6/2026).
Sri Juniarsih menginstruksikan DLHK Berau dan jajaran direksi perusahaan untuk memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Dengan harga alat yang berkisar Rp400 juta per unit, Sri Juniarsih menargetkan pengadaan di 10 titik strategis, terutama demi menjaga kebersihan sektor pariwisata seiring melonjaknya jumlah penduduk dan kunjungan wisata.
“Salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan sampah ini bukan lagi menjadi masalah, tetapi sampah ini adalah menjadi rezeki dan rahmat buat kita,” ujarnya.
Secara teknis, mesin modern ini tidak lagi membutuhkan tenaga manusia untuk memilah.
“Sampah tersebut di mesin itu secara otomatis sudah bisa mengklasifikasikan sampah plastik, sampah kaleng, sampah plastik yang tebal dan yang lain-lain. Kita sudah punya barcode yang ditempelkan ke mesin tersebut otomatis membayarkannya langsung ke rekening kita,” jelasnya.
Sri Juniarsih menilai nominal Rp400 juta bukanlah angka yang besar bagi korporasi yang selama ini mengeruk keuntungan di Bumi Batiwakkal.
“Yang saya inginkan bisa tidak perusahaan wajib untuk berkontribusi?” tegasnya.
Ia pun meminta DLHK mengambil langkah yang agresif terhadap perusahaan-perusahaan besar di Berau.
“Makanya saya meminta perusahaan-perusahaan nanti, next time, Pak Kadis DLHK mungkin bisa kerja sama todong mereka paksa untuk bisa beli alat tersebut,” tuturnya.
Sri Juniarsih berharap gagasan ini segera dieksekusi menjadi program nyata demi mewujudkan kemandirian energi alternatif dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Tentu saja sebagai kepala daerah, saya berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya perencanaan semata, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur,” harapnya.
“Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pengampu kepentingan, pihak-pihak perusahaan tambang maupun kebun sawit yang ada untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi ini,” tutup Sri Juniarsih. (*/Adv)
