BERAU TERKINI – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya peran ketua RT dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini.
Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), camat, lurah, kepala kampung, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan, pencetakan hingga distribusi SPPT PBB-P2 2026.
“Saya berharap SPPT yang diserahkan hari ini segera didistribusikan kepada wajib pajak, sehingga target penerimaan PBB-P2 2026 dapat tercapai secara optimal,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberhasilan distribusi SPPT tidak terlepas dari peran ketua RT yang menjadi ujung tombak penyampaian tagihan pajak kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta camat, lurah, dan kepala kampung memberikan pemahaman kepada para RT mengenai tugas dan hak mereka dalam proses tersebut.
Bupati menjelaskan, setiap lembar SPPT yang diantarkan kepada wajib pajak mendapatkan insentif sebesar Rp2.500.
Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas peran RT dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan tagihan pajak hingga ke rumah-rumah warga.
“Ini perlu disampaikan kepada para RT bahwa mengantar surat tagihan PBB-P2 itu tidak gratis. Ada insentif Rp2.500 per lembar yang masuk langsung kepada RT,” katanya.
Ia menilai tugas tersebut cukup berat, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur.
Karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui insentif agar distribusi SPPT dapat berjalan maksimal.
Sri Juniarsih juga menekankan, RT tidak hanya berperan sebagai penyampai surat tagihan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
“RT merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pencapaian target penerimaan PBB-P2 bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda.
Namun, membutuhkan dukungan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat kampung dan kelurahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Keberhasilan mencapai target PBB-P2 memerlukan dukungan penuh dari kecamatan, kelurahan, dan kampung. Kolaborasi ini penting agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat dan target penerimaan daerah dapat tercapai,” pungkasnya. (*)
