BERAU TERKINI — DPRD Berau mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bisa segera mengambil tindakan menangani abrasi pantai yang kian parah di Pulau Maratua.
Langkah ini mendesak dilakukan lantaran penanganan abrasi di wilayah pesisir Pulau Maratua secara regulasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, DPRD Berau sangat berharap Pemprov Kaltim bisa segera meninjau kondisi yang sedang terjadi di salah satu destinasi wisata unggulan tersebut agar kerusakannya tidak semakin meluas.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan, kawasan-kawasan wisata yang saat ini tengah didera permasalahan abrasi ekstrem mutlak tidak bisa terus-menerus dibiarkan tanpa adanya solusi konkret.
Menurutnya, pembiaran terhadap kerusakan lingkungan pantai ini harus segera dihentikan melalui proyek pengamanan pesisir yang masif.
“Daerah-daerah yang terutama wisata itu kan enggak bisa dibiarkan, karena Maratua, Derawan, Bidukbiduk itu memang harus penanganan serius terhadap abrasi,” ungkap Subroto kepada Berauterkini.
Subroto menambahkan, dampak buruk kerusakan alam yang dibiarkan tanpa adanya penanganan secara otomatis akan memperburuk estetika pantai.
Hal ini dikhawatirkan bakal menurunkan tingkat kenyamanan para pelancong yang berujung pada merosotnya jumlah wisatawan yang datang ke Berau.
Ia mengharapkan adanya komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk saling bersinergi mengurai permasalahan ini.
Salah satu langkah yang strategis adalah memperjuangkan usulan penanganan tersebut secara lantang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
“Jadi kalau kami sarankan, jadi antara pemerintah daerah ini dengan provinsi harus bersinergi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi sudah sepatutnya menaruh perhatian yang jauh lebih besar dengan kondisi riil perairan Berau.
Kehadiran Pemprov Kaltim sangat dinanti agar permasalahan lingkungan di wilayah kepulauan ini bisa ditangani dan terselesaikan dengan baik.
Ia menyebut, faktor minimnya anggaran daerah membuat Pemkab Berau sangat sulit jika harus dipaksa menangani abrasi pantai secara mandiri.
Hal itu berkaca pada fakta di mana urusan pembangunan infrastruktur yang ada di daratan pun dinilai sudah membuat pemerintah daerah sedikit kewalahan.
“Saya kira mungkin ini provinsi harus betul-betul memperhatikan Kabupaten Berau dan bupati juga harus betul-betul menyampaikan ke musrenbang tingkat provinsi,” pungkas Subroto. (*/Adv)
