BERAU TERKINI – Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menuai sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik. Kali ini, Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik keras apa yang mereka sebut sebagai ketimpangan mencolok dalam prioritas belanja negara di ibu kota baru tersebut.
CBA menyoroti rincian proyek pengadaan yang dinilai tidak proporsional. Salah satu yang paling mengemuka adalah anggaran untuk isi dan perabotan (furnitur) Istana Wakil Presiden yang menelan biaya fantastis, sangat kontras jika dibandingkan dengan alokasi untuk rumah ibadah utama di kawasan tersebut.
Furnitur Mewah vs Anggaran Minim Rumah Ibadah
Menurut data yang dihimpun oleh CBA, proyek pengadaan furnitur untuk Istana Wakil Presiden di IKN dialokasikan mencapai Rp333 miliar. Angka yang dinilai sangat besar hanya untuk fasilitas pengisian estetika dan kenyamanan sebuah istana.
Ironisnya, di saat yang sama, anggaran yang digelontorkan untuk proyek krusial seperti pembangunan Masjid Negara di IKN justru hanya tercatat sebesar Rp18 miliar.
“Ketimpangan ini memicu pertanyaan besar mengenai skala prioritas pemerintah dalam pembangunan IKN. Bagaimana mungkin pengadaan meja, kursi, dan interior sebuah istana bisa melambung hingga belasan kali lipat dibanding rumah ibadah yang akan menjadi fasilitas publik?” ujar Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam laporan Kaltim Post.
Pemborosan Anggaran di Tengah Efisiensi Fiskal
CBA menilai bahwa di tengah situasi ekonomi nasional yang menuntut efisiensi fiskal, pos-pos anggaran belanja barang yang sifatnya sekunder—seperti furnitur mewah—seharusnya bisa ditekan seminimal mungkin.
Kritik ini mencakup beberapa poin krusial yang didorong oleh CBA:
Transparansi Vendor: Mendesak Kementerian PUPR untuk membuka rincian spesifikasi furnitur seharga ratusan miliar tersebut agar tidak memicu kecurigaan adanya penggelembungan harga (mark-up).
Evaluasi Ulang Skala Prioritas: Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap perencanaan anggaran IKN yang dinilai tidak seimbang.
Fokus pada Fasilitas Publik: Mendorong agar anggaran lebih dialokasikan pada infrastruktur dasar masyarakat dan fasilitas umum yang berdampak langsung pada keadilan sosial.
Tantangan Transparansi Proyek Mega IKN
Proyek IKN memang terus dikejar target penyelesaiannya, namun isu transparansi anggaran kerap menjadi batu sandungan yang memicu sentimen negatif di masyarakat.
Ketimpangan angka antara Rp333 miliar untuk furnitur Wapres dan Rp18 miliar untuk Masjid Negara ini dikhawatirkan akan mencederai narasi IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi lebih lanjut dari pihak otoritas IKN maupun kementerian terkait mengenai rincian ketimpangan anggaran yang dibeberkan oleh CBA tersebut.
