BERAU TERKINI – Wamentan Sudaryono menyebut anjloknya harga TBS karena kekhawatiran soal ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah Indonesia anjlok.
Penurunan harga TBS itu membuat petani sawit di sejumlah daerah di Indonesia merugi.
Pihak Kementan merespons penurunan harga TBS sawit yang terjadi.
Menurut Wamentan Sudaryono, penurunan harga TBS dipengaruhi oleh sentimen pasar soal pelaksanaan ekspor satu pintu.
Di mana pelaku pasar khususnya industri kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atau PKS bereaksi terhadap kebijakan pemerintah pusat itu.
“Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit ya, yang pembelian tandan buah segar sawitnya harganya turun,” ujar Wamentan Sudaryono dikutip dari siaran langsung YouTube Kementerian Pertanian RI.
“Kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam, salah satunya adalah komoditas sawit ,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, BUMN ekspor yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI tidak akan melakukan pungutan tambahan untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit.
PT DSI nantinya hanya bertugas melakukan ekspor komoditas penting seperti kelapa sawit dengan memastikan tidak ada kecurangan seperti under invoicing dalam proses ekspor.
“Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti mengambil untung, ini tidak. Dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar, jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan,” jelasnya.
Sudaryono juga menjelaskan ekspor satu pintu melalui BUMN PT DSI baru akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027.
Sehingga saat ini adalah masa transisi di mana proses ekspor kelapa sawit masih berjalan seperti biasanya.
Pihaknya pun berharap dengan penjelasan dari Kementan tersebut maka PKS bisa membeli TBS dari petani sawit dengan harga normal.
“Diharapkan setelah diumumkan ini terjadi penyesuaian harga pembelian TBS, kami mohon kepada pelaku usaha PKS di seluruh Indonesia. Kami harapkan setelah ini, didukung oleh hilir di bawahnya, untuk menyesuaikan ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi tidak khawatir lagi,” katanya.
“Maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Petani Sawit di Berau Menjerit
Sebelumnya diberitakan, harga TBS sawit yang terus merosot juga berdampak kepada petani sawit di Berau Kaltim.
Salah satu petani sawit rakyat, Akbar Patompo, mengungkapkan, saat ini harga TBS sawit mandiri hanya berada di kisaran Rp2.300 hingga Rp2.600 per kilogram.
Angka tersebut turun cukup jauh dibanding beberapa waktu lalu, yang sempat berada di kisaran Rp3.160 hingga Rp3.420 per kilogram.
Menurutnya, penurunan harga tersebut terjadi hampir merata di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau.
“Petani sawit rakyat hari ini berada pada posisi yang sangat sulit. Ketika harga TBS turun drastis, yang paling merasakan dampaknya adalah petani kecil,” jelasnya, Minggu (24/5/2026).
“Biaya pupuk, perawatan kebun, dan kebutuhan operasional terus meningkat, sementara harga jual hasil panen justru terjun bebas,” tambahnya.
Ia menilai, anjloknya harga sawit dipengaruhi berbagai faktor, baik dari kondisi pasar internasional maupun situasi dalam negeri. Dari sisi global, melemahnya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia, ikut berdampak langsung terhadap harga TBS di tingkat petani.
Sementara di dalam negeri, lemahnya serapan pabrik kelapa sawit, tingginya biaya distribusi, hingga belum stabilnya arah kebijakan sektor sawit nasional disebut turut memperparah kondisi. “Ini yang terjadi sekarang,” katanya.
Akbar juga menyoroti, dinamika kebijakan nasional di masa transisi pemerintahan yang dinilai ikut memengaruhi iklim industri sawit.
Penyesuaian kebijakan terkait ekspor CPO, hilirisasi industri, hingga distribusi dalam negeri, membuat pasar bergerak fluktuatif dan berdampak langsung kepada petani.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Jika terus berlangsung, penurunan harga sawit dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas perkebunan rakyat ke depan,” jelas pria yang merupakan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Berau ini.
Banyak petani, kata dia, mulai mengurangi biaya pemupukan dan perawatan kebun karena keterbatasan modal. Hal itu berpotensi menurunkan kualitas maupun hasil panen sawit dalam jangka panjang.
Selain persoalan harga, lemahnya posisi tawar petani mandiri juga menjadi masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Bagunya, petani rakyat dinilai masih berada di posisi rentan dalam rantai perdagangan sawit.
“Karena tidak memiliki kekuatan menentukan harga yang adil di tingkat pabrik maupun pasar,” paparnya.
Akbar berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, hingga seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan dapat segera menghadirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga TBS. Serta, memperkuat perlindungan terhadap petani sawit mandiri.
“Petani sawit rakyat jangan hanya dijadikan penyangga ekonomi ketika harga bagus, tetapi ditinggalkan ketika harga jatuh. Negara harus hadir memastikan petani tetap bisa bertahan dan hidup layak dari kebunnya sendiri,” pungkasnya.
