BERAU TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Dokumen LHP tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang hadir didampingi langsung Ketua DPRD Berau di Auditorium Nusantara BPK Perwakilan Kaltim, Samarinda.
Penyerahan dokumen ini menjadi bukti BPK telah merampungkan seluruh rangkaian pemeriksaan lapangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto, mengapresiasi seluruh kepala daerah atas kerja sama kooperatif yang telah terjalin selama proses audit berlangsung.
Ia menjelaskan, pemberian opini WTP didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Meski seluruh daerah meraih predikat terbaik, BPK mencatat masih menemukan sejumlah catatan administratif yang perlu ditindaklanjuti.
Secara keseluruhan, terdapat 204 temuan dan 591 rekomendasi yang ditujukan kepada 10 kabupaten dan tiga kota di kaltim sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan.
Berdasarkan hasil akhir audit LKPD 2025, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim sukses memperoleh opini WTP, termasuk Berau yang berhasil mempertahankan capaian prestisius tersebut secara konsisten.
Usai menerima dokumen LHP, Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada BPK Kalimantan Timur atas evaluasi, penilaian, dan pendampingan yang terus diberikan.
“Ini menjadi capaian yang sangat membanggakan, terlebih karena rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Berau pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau.
Sri Juniarsih menegaskan, raihan opini WTP bukan merupakan tujuan akhir dari kinerja jajarannya, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, serta mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, BPK RI Kalimantan Timur juga memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya percepatan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP.
Hal ini krusial agar catatan-catatan tersebut tidak menjadi temuan berulang yang dapat memengaruhi atau menurunkan kualitas mutu laporan keuangan Berau pada masa mendatang. (*/Adv)
