BERAU TERKINI — Keterlambatan hingga pembatalan keberangkatan yang dilakukan maskapai Sriwijaya Air beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan para penumpang yang harus menghadapi ketidakpastian jadwal, sekaligus mencoreng citra pelayanan transportasi di Bumi Batiwakkal.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan, jika tren buruk ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat terasa pada sektor pariwisata daerah.
Hal ini dikarenakan pengguna jasa transportasi udara bukan hanya warga lokal Berau, melainkan juga wisatawan mancanegara dan domestik yang datang untuk berlibur.
Perbaikan layanan dianggap sebagai harga mati agar kejadian serupa tidak terus terulang.
Menurut Gamalis, kombinasi antara harga tiket yang melambung tinggi dengan penundaan jadwal keberangkatan merupakan hambatan besar bagi pertumbuhan pariwisata.
Fasilitas transportasi yang andal adalah syarat utama dalam memajukan destinasi wisata di mata dunia.
“Kita hari ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata, tentu ketika kita berbicara pariwisata kita juga berbicara fasilitas. Fasilitas terutama itu adalah transportasi,” ungkapnya.
Selain masalah pelayanan teknis, kondisi transportasi udara di Berau juga diperberat dengan kenaikan harga avtur yang berdampak pada operasional maskapai.
Gamalis mencontohkan, maskapai Air Asia yang dalam beberapa minggu terakhir sudah tidak terlihat lagi melakukan penerbangan ke Berau.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi langsung dengan manajemen setiap maskapai guna mendiskusikan hambatan yang dihadapi selama ini.
“Bagi kami, sudah waktunya kita datang kepada manajemen-manajemen setiap maskapai yang ada. Kita bicarakan lebih lanjut kondisi khusus terhadap maskapai-maskapai yang suka melakukan delay dan pembatalan malah,” tegas Gamalis.
Langkah untuk duduk bersama ini dinilai sangat mendesak karena adanya sifat saling membutuhkan antara pemerintah dan penyedia jasa.
Pemerintah daerah berfokus pada orientasi pelayanan masyarakat, sementara pihak manajemen maskapai tentu berorientasi pada keuntungan bisnis.
Menurutnya, kedua perspektif ini harus dicari titik temunya dalam satu forum diskusi yang formal.
“Jadi memang harus satu meja duduk, satu masalah kemasyarakatan, satu masalah profit,” pungkasnya. (*)
