Foto: Plt Sekda Berau Sujadi
TANJUNG REDEB – Keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah dianggap menjadi beban APBD di Kabupaten/Kota. Target kerja yang tak jelas hingga jam kerja tak tentu, membuat berang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Hal itu disampaikan Tito pada agenda penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kemendagri, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Dia menyinggung keras honorer yang dititipkan kepala daerah sebagai balas jasa atas kerja pemenangan kepala daerah saat Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada.
Bahkan jumlahnya kian menumpuk menyusul silih bergantinya kepala daerah. Sementara posisi honorer sukar lantaran tidak ada ukuran kinerjanya.
Bahkan, parahnya Tito menyebut keberadaan para honorer titipan itu kerap membebani anggaran daerah. APBD digunakan hanya untuk belanja pegawai. Yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Bahkan 90 persen dana transfer pusat digunakan untuk membayar jasa para pegawai saja.
“Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito mengutip berita tayang tribun lombok.
Merespon itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Sujadi, mengungkapkan bakal melakukan evaluasi internal terkait teguran tersebut. Hanya saja, dia mengaku tak mengetahui persis evaluasi kinerja para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Berau. Sebab, dirinya masih baru menjadi sekda.
“Tapi yang saya tahu itu memang kebijakan pemerintah daerah. Tapi saya perlu pelajari lagi terkait itu,” ucap dia, dikonfirmasi pada Senin (18/9/2023).
Sujadi tak memungkiri, bila hingga saat ini masih terjadi penambahan jumlah Pegawai Tak Tetap alias PTT di lingkungan Pemkab Berau. Dia menyebut, ada beberapa dinas yang memang dianggap membutuhkan tenaga baru untuk membantu urusan administrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah alias OPD.
“Memang di beberapa dinas ada penambahan tenaga honorer,” ucap dia.
Sejauh ini, di pegawai lingkungan Pemkab Berau tak ada pemetaan pegawai yang diindikasikan sebagai tim sukses. Setiap pegawai didaftarkan secara profesional sesuai standar administrasi kepegawaian yang berlaku.
Dia katakan, dalam waktu dekat ini bakal dilakukan mitigasi di internal untuk mengukur kinerja pegawai. Hanya saja dia belum dapat menyebutkan jadwal pasti evaluasi kinerja tersebut.
“Ini kan akan ada agenda penetapan APBD 2024, mungkin nanti sesegera mungkin akan dievaluasi,” ujar Plt Sekda yang dilantik pada awal September 2023 lalu. (*)
Reporter: Sulaiman
