BERAU TERKINI – Sejumlah parpol mengutarakan posisinya soal wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah.
Wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah sempat mencuat dari Komisi II DPR RI.
Alasannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap tak seiring sejalan dan berdampak pada jalannya pemerintahan.
Karena itu Pilkada diusulkan hanya memilih kepala daerah saja dan tidak memasukan paket calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Merespons wacana tersebut, sejumlah parpol di Senayan buka suara. Ada parpol yang menolak ada juga yang mempertimbangkan.
Penolakan datang dari PDIP, dilansir laporan CNN Indonesia, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan semangat Reformasi.
Dia menyebut perubahan format Pilkada justru berpeluang menimbulkan persoalan baru.
“Kami enggak setuju. Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat,” kata Hasto Kristiyanto.
“Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Partai Gerindra mengaku masih harus mengkaji terlebih dahulu wacana tersebut.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, fraksi Gerindra belum membahas lebih jauh wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah.
“Belum ada pembahasan. Kami masih konsen RUU Pemilu dulu,” katanya.
Adapun PKS menilai, format Pilkada tetap harus sepaket kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menilai keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Bagus. Tapi akarnya di kedewasaan berpolitiik. Ada wakil malah bagus bisa berbagi tugas,” kata Mardani Ali Sera.
