BERAU TERKINI – Pulau Derawan dan Pulau Maratua kerap didorong jadi destinasi unggulan wisata, namun dua daerah ini memiliki masalah tahunan yang belum teratasi.
Kondisi fiskal daerah sedang tertekan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dana transfer ke daerah (TKD) yang berkurang membuat Pemkab Berau kesulitan untuk membiayai program daerah.
Di saat yang bersamaan, pemerintah pusat mendorong agar daerah lebih mandiri, utamanya lewat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Peluang peningkatan PAD di Berau cukup besar, khususnya dari sektor pariwisata.
Namun sejumlah daerah yang digadang menjadi destinasi unggulan seperti Pulau Derawan dan Pulau Maratua selalu dihadapkan pada persoalan klasik.

Persoalan klasik di Pulau Derawan dan Pulau Maratua di antaranya, jaringan internet, kesediaan air bersih, abrasi pantai hingga kelancaran logistik.
Hal itu terungkap dalam RDP di DPRD Berau, Senin (12/10/2026). Hadir dalam rapat itu, Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan.
Pihak Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan mendorong DPRD Berau dan Pemkab Berau segera mencari solusi permanen untuk persoalan klasik itu.
Merespons hal itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong mengatakan, pihaknya berusaha memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan pariwisata di Berau seperti di Pulau Derawan dan Pulau Maratua harus segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
“Artinya seluruh OPD ini, itu satu visi terhadap peningkatan wisata di daerah wisata kita. Dinas Pariwisata itu enggak berjalan sendirilah,” ujarnya kepada Berauterkini, Senin (12/10/2026).
“Kita yang saat ini sudah mulai kekurangan uang dari hasil tambang dana bagi hasil kita, harus bergerak ke sektor non-galian, tapi ke wisata,” katanya.
“Jadi ada PAD-nya buat kita. Jadi intinya rapat hari ini ya semua satu visi untuk bagaimana kawasan Maratua, Derawan itu ada penanganan khusus,” tutupnya.

Keluhan Sinyal Internet
Sementara itu, Kabid Aptika Diskominfo Berau, Rahmatia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah provider, termasuk XL, serta Komdigi untuk mencari solusi atas persoalan jaringan di wilayah kepulauan tersebut.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan akses internet di Maratua.
“Untuk pembangunan jaringan Fiber Optik harus menghadapi tantangan geografis karena perlu melintasi laut,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan jaringan melalui jalur darat membutuhkan infrastruktur penghubung dari Pulau Derawan.
“Dari Diskominfo, kami sudah berupaya berkomunikasi dengan kementerian maupun sejumlah provider. Namun, sampai sekarang hasilnya belum maksimal karena memang ada keterbatasan dari sisi infrastruktur,” ujarnya.
Pihaknya telah melakukan pembangunan menara telekomunikasi yang menghubungkan jaringan dari wilayah Tanjung Batu menuju Pulau Derawan, kemudian diteruskan ke Maratua.
Upaya tersebut memungkinkan pemerintah daerah menghadirkan sejumlah titik akses internet, terutama di fasilitas pelayanan publik seperti kantor kepala kampung dan sekolah.
“Pada tahap awal, Diskominfo membangun 10 titik akses internet berbasis radio. Untuk selanjutnya, pada 2025, Pemda kembali menambah 10 titik setelah tersedianya dukungan konektivitas satelit yang lebih stabil,” tuturnya.
Penambahan tersebut merupakan bagian dari program perluasan akses internet yang harus dibagi ke berbagai kampung di Kabupaten Berau.
“Untuk Maratua, penambahan titik akses internet memang belum bisa dilakukan secara maksimal. Kami harus membagi alokasi yang tersedia agar kampung-kampung lain juga bisa mendapatkan layanan,” jelasnya.
