TANJUNG REDEB – Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan lahan seluas 5–10 hektare di Kelurahan Gunung Tabur untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekretaris Dinas Sosial Berau, Harjupri, mengatakan, proses pematangan lahan kini sedang berlangsung dan masuk dalam tahapan finalisasi.
Lahan yang disiapkan sebenarnya mencapai 18 hektare, namun hanya 5-10 hektare yang akan digunakan untuk tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat ini.
“Targetnya, Sekolah Rakyat ini sudah bisa beroperasi pada tahun ajaran 2026. Untuk pembangunan fisik akan didukung langsung oleh Kementerian PUPR dengan sistem multiyears,” ungkap Harjupri kepada Berauterkini, Rabu (2/7/2025).
Sayangnya, karena anggaran pematangan lahan baru akan masuk pada perubahan APBD 2025, maka peluncuran sekolah ini belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Sekolah Rakyat akan hadir sebagai boarding school atau sekolah berasrama yang tidak hanya memberi pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA, tapi juga layanan kesehatan dan lingkungan belajar yang layak dan berkualitas.
“Setiap jenjang direncanakan memiliki dua rombongan belajar (rombel). Target nasionalnya, sekolah ini akan menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai pelosok Berau,” tambah Harjupri.
Yang istimewa, sekolah ini akan menanamkan kurikulum karakter kuat, mulai dari kepemimpinan, keterampilan hidup, nasionalisme, hingga keagamaan.
Menurutnya, tak sembarang siswa bisa masuk. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, termasuk yang masuk dalam desil 1 dan 2.
Namun, keikutsertaan tetap bergantung pada persetujuan orang tua, mengingat sistem asrama yang diterapkan. Untuk urusan tenaga pendidik, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Meskipun jumlah pengajar yang dibutuhkan belum bisa ditentukan, seluruh biaya operasional, termasuk upah, akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Seleksi tenaga pendidik sendiri akan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Dinas Sosial juga tengah menanti sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terbaru untuk memastikan hanya anak-anak yang benar-benar layak yang masuk dalam program ini, menggantikan sistem lama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (*)
