BERAU TERKINI – Alokasi anggaran TKD belum akan dinaikkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut keputusan menaikan transfer ke daerah ada di Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo bersikeras belum akan menaikan anggaran transfer ke daerah atau TKD.
Keputusan itu disampaikan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dalam rakor pengendalian inflasi daerah.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Presiden Prabowo masih ragu dengan anggaran yang dikelola pemerintah daerah lantaran banyak penyelewengan.
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Presiden Prabowo ingin adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.
Jika perbaikan itu dilakukan, dirinya berjanji akan meningkatkan alokasi TKD untuk daerah.
“Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin. Cuma pemimpin di atas (Presiden Prabowo) masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025) dikutip dari Beritasatu.
Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan daerah bisa dilakukan dengan meningkatkan serapan anggaran dan memastikan tidak ada penyelewengan anggaran.
“Saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dahulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua, tiga bulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin uang akan lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya,” ujarnya.
“Kalau jelek, saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu, tetapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan,” tambahnya.
Lebih jauh, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, serapan anggaran APBD baru di angka 51,3 persen turun 13,1 persen dari angka serapan APBD di tahun lalu.
“Yang saya khawatirkan itu, belanja produktif seperti belanja modal malah turun lebih dari 31 persen. Padahal itu yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” ujar Purbaya.
“Uangnya sudah ada, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan segera untuk belanja yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan uang hanya parkir di rekening bank, apalagi ditempatkan di bank-bank besar di pusat. “Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh. Businessman dari daerah enggak bisa dapat pinjaman,” ujarnya.
