BERAU TERKINI – Presiden ke-7 RI Jokowi buka suara soal polemik pembayaran bunga utang proyek kereta cepat Whoosh.
Pembayaran bunga utang proyek kereta cepat Jakarta – Bandung atau Whoosh menuai polemik. Polemik bermula saat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak dana APBN digunakan untuk membayar bunga utang kereta cepat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai kereta cepat merupakan proyek BUMN yang kini berada di dalam naungan Danantara. Karena itu persoalan pembayaran bunga utang harus dilakukan secara bisnis bukan melibatkan negara.
Diketahui Kereta Cepat Jakarta – Bandung merupakan megaproyek yang digagas di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek kerja sama antara China dan Indonesia itu dibangun sejak 2016 itu baru rampung pada tahun 2023.
Merespons polemik pembayaran bunga utang proyek kereta cepat, Presiden RI ke-7 Jokowi akhirnya buka suara. Dia menilai kerugian yang dialami oleh Whoosh akan semakin mengecil tiap tahunnya.
“Sekarang kan Whoosh itu sudah 19.000 penumpang per hari dan sudah mencapai 12 juta penumpang setiap tahun. Itu kalau setiap tahun orang berpindah (dari kendaraan pribadi ke transportasi massal) semakin naik, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama,” ujar Jokowi, Senin (27/10/2025) dikutip dari Beritasatu.
Apalagi, Jokowi juga menilai, saat ini besaran EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, sudah positif meski kereta cepat Whoosh baru beroperasi selama satu tahun.
“EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan (kerugian) akan lebih turun lagi dalam kurun waktu enam tahun. Perkiraan ya ini, karena ini kan tergantung perpindahan orang dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” kata Jokowi.
Lebih jauh, Jokowi menekankan investasi di proyek transportasi umum memang bukan untuk mencari keuntungan atau laba. Dia juga menyebut subsidi negara yang dilakukan terhadap operasional moda transportasi umum lumrah dilakukan negara manapun.
“Sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara lain juga sama hitungannya. Pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, China, di Jepang, di Eropa seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50 persen. Di London Underground, metronya London itu juga sama, subsidinya hampir mencapai 50 persen. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami,” tandas Jokowi.
Sedangkan saat ditanya mengenai kerugian kereta cepat Whoosh yang tidak akan ditanggung oleh APBN, Jokowi enggan menanggapi hal itu. “Itu kewenangan Pemerintah, saya tidak mau menjawab,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tidak akan digunakan untuk pembayaran utang proyek pembangunan kereta cepat. Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kereta cepat berada di bawah PT KCIC yang merupakan anak usaha BUMN PT KAI.
Karena itu urusan pembayaran utang seharusnya berada di ranah Badan Pengelola Investasi Danantara yang kini juga mengelola BUMN.
“KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa datang Rp 80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari Beritasatu.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi,” jelasnya.
Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan pentingnya pemiasahan tanggung jawab antara proyek swasta dan pemerintah sehingga risiko bisnis tidak selalu dibebankan kepada keuangan negara.
“Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” ujarnya.
Adapun COO Danantara Dony Oskara menjelaskan pihaknya menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya atau menyuntikkan dana tambahan.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, ini dua opsi yang kita coba tawarkan,” kata Dony Oskaria.
Dony Oskaria menuturkan, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini jumlah penumpang kereta cepat terus meningkat, yakni mencapai 30.000 penumpang per hari.
“Tetapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Adapun Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat sedang berlangsung.
Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Iya, sedang berjalan, dengan pihak China, baik dengan pemerintah China, sedang berjalan,” kata Rosan Roeslani.
