SAMARINDA – Peran perempuan disebut sangat penting dalam meramu kebijakan daerah yang lebih inklusif. Terutama dalam kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar seperti di pendidikan dan kesehatan.
Atas dilantiknya Sri Juniarsih dan Gamalis, sebagai bupati dan wakil bupati Berau, disebut Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, menjadi langkah baik dalam pelayanan di dua sektor tersebut.
Sebagai sesama kaum hawa, Sari menyebut, Sri Juniarsih merupakan sosok pemimpin yang sudah teruji pada 3,5 tahun periode pertama memimpin Bumi Batiwakkal.
Ketenangan dalam menjalankan amanah, dia sebut menjadi kunci bupati perempuan pertama di Berau tersebut untuk meraih deretan prestasi di masa kepemimpinannya.
“Ujian periode pertama beliau, sudah teruji. Saat itu saya sebagai wakil ketua DPRD di Berau,” ujar Sari.
Mampu keluar dari desakan secara ekonomi, saat situasi di sektor tersebut terguncang akibat hantaman pandemi Covid-19. Disebut menjadi poin plus bagi pasangan kepala daerah tersebut.
Sehingga, menurutnya wajar jika saat ini warga Bumi Batiwakkal, menggantungkan harapan besar kepada pemimpin baru yang resmi dilantik oleh Gubernur Rudy Mas’ud beberapa waktu lalu, di Samarinda.
“Saya pribadi juga menaruh harapan besar, Berau menjadi daerah yang lebih kuat dan tangguh dari aspek apapun,” harap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Berau ini.
Dia mengatakan, selama periode pertama tak ada satupun catatan buruk yang berkaitan dengan pelayanan tak baik di dua sektor tersebut. Pemerintah membuka mata dan telinganya, untuk bisa memperbaiki pelayanan yang prima bagi warga Bumi Batiwakkal.
Konsistensi tersebut, dia tegaskan sangat dibutuhkan lima tahun ke depan. Pemerintah bisa peduli dengan keluhan masyarakat. Selama kritik itu dapat disampaikan sesuai dengan konteks pembangunan daerah.
“Itu poin penting, keluhan masyarakat harus direspon cepat,” tuturnya.
Dari sisi sinergi Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim, disebut perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar Berau tersebut, menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan di awal pemerintahan berjalan.
Kesamaan secara politik, disebut dia akan memberikan dampak besar terhadap keberpihakan program pemerintah. Situasi itu yang ditegaskannya, tergambar selama proses politik pada Pilkada dan Pilgub 2024 lalu.
“Akan lebih mudah pemerintah, bisa menuntaskan janji politik selama pilkada kemarin,” sebut Sari.
Sebagai legislator Karang Paci (sebutan lain politisi di DPRD Kaltim), dia berkomitmen untuk mengawal aspirasi warga Berau, termasuk daerah yang berada di Dapil 6, diantaranya Kutim dan Bontang.
Termasuk dalam urusan subsidi anggaran dari Pemprov Kaltim, melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk proyek strategis pengembangan Bumi Batiwakkal 5 tahun yang akan datang.
Tugas yang dia sebut, telah menjadi kewajiban sebagai legislator daerah. Dengan adanya Makmur HAPK dari Gerindra, Husin Djufrie dari PPP, disebut akan membantu politik anggaran agar memenuhi kebutuhan pembangunan di Berau. Diketahui, pada 2024 lalu Bankeu Pemprov Kaltim, mencapai hampir setengah triliun untuk pembangunan infrastruktur di Berau.
“Sinergi ini yang tetap harus dijaga ke depan, semoga berjalan sesuai harapan,” kata Sari. (*)
