BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan kewajiban pembayaran terhadap proyek-proyek yang telah diselesaikan pada 2026 tetap menjadi perhatian serius.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk tetap menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
Terkait kemungkinan mengambil langkah pinjaman daerah seperti yang dilakukan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ia menyebut hal itu masih menjadi pertimbangan internal pemerintah daerah.
Sebelumnya, pada awal 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi melakukan akad pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar dengan Bankaltimtara.
Pinjaman daerah tersebut dilakukan sebagai langkah strategis Pemkab Kukar untuk memenuhi kebutuhan arus kas sekaligus mempercepat pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan berbagai pekerjaan pembangunan di daerah.
“Itu internal Pemda. Soal minjam atau bagaimana, itu urusan Pemda. Yang jelas, kami tentu saja tetap akan membayar,” ujarnya pada Berauterkini.
Sri Juniarsih optimistis, pembayaran proyek yang telah diselesaikan pada 2026 dapat dituntaskan.
Ia memastikan kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Optimistis di 2026, dibayar, dibayar. Nanti di 2027 pasti dibayar,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Dengan demikian, Pemkab Berau memastikan pembayaran kepada kontraktor tetap menjadi komitmen, meskipun penyelesaiannya akan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, menjelaskan, pembayaran proyek yang telah rampung dikerjakan oleh sejumlah kontraktor pada tahun ini harus dicicil oleh pemerintah daerah.
Pada pencairan tahap awal, pelunasan tagihan pekerjaan di seluruh perangkat daerah secara umum baru dialokasikan sebesar 24 persen dari total pagu.
Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, terutama akibat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Sapransyah menjelaskan, kemampuan skema pencairan sangat bergantung pada ketersediaan dana di kas daerah. Pihaknya juga masih terus memantau realisasi penerimaan hingga penghujung tahun anggaran.
“Pembayaran disesuaikan dengan ketersediaan uang yang ada di kasda. Kami sampai akhir tahun menunggu apakah realisasi pendapatan sesuai dengan target yang dialokasikan dalam APBD atau tidak,” ungkapnya.
Sapransyah menegaskan, besaran 24 persen tersebut bukanlah batas akhir pelunasan, melainkan batas kemampuan sementara pemerintah daerah dalam merespons tagihan yang masuk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sisanya akan diselesaikan secara bertahap seiring masuknya pendapatan daerah.
“Angka 24 persen itu bukan berarti pembayaran telah diselesaikan sebesar itu dan sisanya tidak akan dibayarkan,persentase itu merupakan kemampuan sementara pemerintah daerah dalam mengalokasikan pembayaran berdasarkan kondisi kas yang tersedia,” jelasnya.
Apabila realisasi pendapatan daerah mampu memenuhi target APBD hingga akhir tahun, peluang pelunasan seluruh sisa tagihan kontraktor dapat direalisasikan.
Sebaliknya, jika target penerimaan tidak tercapai, penyesuaian pembayaran tetap akan mengacu pada kapasitas keuangan daerah yang ada. (*)
