TANJUNG REDEB – Pegawai di lingkungan Pemkab Berau kembali mengonsumsi beras lokal Putri Buyung-Buyung. Setelah konsumsi hasil pertanian dari Kampung Buyung-Buyung itu terhenti pada Maret 2024 lalu akibat keterlambatan masa panen.
Akibat keterlambatan tersebut, Gudang Bulog di Kilometer 5, Teluk Bayur, tidak lagi menjadi distributor resmi beras lokal untuk PNS di Berau. Pengiriman hasil produksi beras andalan Bumi Batiwakkal dari petani terhenti.
“Iya, kemarin sempat berhenti,” kata Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, Rabu (8/1/2024).
Rakhmad menjelaskan bahwa terjadi perubahan skema penyaluran saat ini. Distribusi beras tidak lagi menggunakan jasa Perum Bulog di Berau. Saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Buyung-Buyung menjadi pihak penyambung antara petani dan konsumen. Program ini telah berjalan sejak Agustus 2024 lalu.
“Sekarang tidak lagi lewat Bulog, langsung lewat BUMDes,” ujar Rakhmadi.
Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Berau untuk memajukan ekonomi masyarakat kampung. Hasil produksi petani diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat, khususnya para petani secara langsung. “Ini justru lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, BUMDes Buyung-Buyung baru mampu memproduksi beras dengan ukuran karung seberat 5 kilogram. Beras ini diedarkan dengan harga beras medium, yaitu Rp14 ribu per kilogram, sehingga untuk sekarung beras, para pegawai harus merogoh kocek sebesar Rp70 ribu.
“Harga ini sudah disepakati antara petani dan pemerintah melalui proses uji kualitas beras,” jelas Rakhmad.
Lebih rinci, proses distribusi dilakukan menggunakan operasional dari BUMDes Kampung Buyung-Buyung. Beras diantarkan langsung melalui gudang yang berada di kampung ke setiap dinas di Berau. Beras yang dititipkan ke dinas akan diteruskan ke masing-masing pegawai dan diambil pada setiap awal bulan usai gaji dipotong langsung oleh masing-masing dinas.
“Sementara ini masih 5 kg, semoga ke depan bisa sampai 10 kg, seperti sebelumnya,” harapnya. (*)