BERAU TERKINI — Ancaman kerusakan lingkungan di Pulau Maratua kini kian berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Fenomena abrasi pantai yang terus mengikis pulau wisata terluar ini hingga detik ini belum juga mendapatkan solusi konkret dari pemangku kebijakan.
Kepala Kampung Payung-Payung, Rico, mengungkapkan, abrasi ini mendominasi dua wilayah utama, yakni Kampung Payung-Payung dan Kampung Teluk Harapan.
Sementara, Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian cenderung lebih aman dan tidak terlalu rentan terhadap terjangan abrasi.
Hal tersebut karena struktur pemukiman di kedua kampung itu didominasi batuan karang yang kokoh. Sangat kontras dengan karakteristik wilayah Payung-Payung dan Teluk Harapan yang didominasi pasir pantai yang labil.
“Karena dari segi pemukiman kami mempunyai pasir, beda dengan di Teluk Alulu dan Bohe Silian yang tidak ada pasir,” ungkap Rico kepada Berauterkini, Sabtu (23/5/2026).
Sebagai warga asli yang tumbuh di Pulau Maratua, Rico menyaksikan sendiri bagaimana abrasi ini sejatinya sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya, bukan sekadar fenomena yang baru muncul dalam lima tahun belakangan ini.
Hanya saja, selama ini aparat kampung tidak melakukan pencatatan dengan baik, sehingga mereka tidak memiliki data statistik yang valid terkait awal mula terjadinya pengikisan tersebut.
Rico menerangkan, dalam kurun waktu satu tahun, sekitar satu hingga dua meter bibir pantai hilang tergerus hantaman ombak.
Kondisi alam yang kian rusak ini diperparah fenomena cuaca ekstrem yang tidak menentu belakangan ini.
“Untuk bibir pantai sendiri jujur parah sekali ya, di satu sampai dua meter di Teluk Harapan itu. Karena mungkin ya pemukimannya luas terus pasir pantainya juga lebih padat dari Payung-Payung,” jelas Rico.
Situasi tersebut dipastikan akan semakin parah setiap kali memasuki fase bulan purnama, di mana air laut pasang tinggi akan menggerus daratan dengan lebih masif.
Pemerintah kampung sebenarnya tidak tinggal diam dan sudah berulang kali melaporkan kondisi ini melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Namun, Pemkab Berau menilai permasalahan abrasi pantai di Maratua berada di luar wewenangnya.
Sebagai pemimpin di wilayahnya, Rico mengaku kebingungan karena tidak diberi arahan maupun petunjuk teknis mengenai bagaimana harus melaporkan kasus ini ke tingkat provinsi, apalagi ke pemerintah pusat.
“Kami juga bingung juga kami harus ke mana, ke provinsi juga kami tidak punya link apalagi pusat ke Jakarta, kami juga tidak ada kenalan di sana,” keluhnya.
Menurutnya, jika pembiaran ini terus berlanjut tanpa ada penanganan, dikhawatirkan abrasi akan semakin merangsek ke wilayah pemukiman padat dan menghantam titik sumber air bersih utama di Kampung Teluk Harapan.
Jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi, air sumur galian yang dibuat secara swadaya oleh warga dipastikan akan tercampur air laut dan berubah menjadi asin.
Hal ini tentu akan membuat warga kampung semakin kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk bertahan hidup.
“Saya takut ketika genangan air asin itu sudah sampai ke genangan-genangan sumur yang kita buat ini menjadi asin, sehingga jika ini menjadi asin ya kasihan orang lain kan,” kata Rico.
Mengingat penanganan wilayah pesisir merupakan wewenang mutlak pemerintah provinsi dan pusat, Rico menaruh harapan besar agar Pemkab Berau mau menjembatani dan memfasilitasi mereka untuk bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan di tingkat atas.
Selama ini, Pemkab Berau dinilai belum pernah membawa perwakilan masyarakat lokal untuk mengadukan nasib ke provinsi maupun ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rico bahkan menegaskan, jika kendalanya adalah ketiadaan anggaran dari kabupaten, pihaknya sangat siap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas luar daerah dari dana desa, meskipun hanya sanggup mendanai satu atau dua orang perwakilan dari setiap kampung.
“Harapan kami sih kami difasilitasi begitu, apalagi desa kan punya anggaran juga, jika tidak ada anggaran kabupaten untuk mendanai kami,” ungkapnya.
Rico mengingatkan pemerintah agar jangan hanya sibuk memoles dan melambungkan nama pariwisata Maratua ke luar daerah.
Namun justru melupakan penderitaan serta keluhan dirasakan masyarakat lokal.
Sebagai putra daerah, Rico ingat betul betapa bagus dan lebarnya pantai Payung-Payung di masa lampau yang kini keindahannya telah sirna tergerus zaman.
Ditambah lagi, saat ini ruang gerak pemerintah kampung kian terbatas karena pos anggaran operasional mereka terus-menerus mengalami pemotongan dari pusat.
Meski mereka berkomitmen untuk tetap bergerak melakukan pembangunan semaksimal mungkin.
“Jangan sampai kita galakkan pariwisata yang luar biasa, tetapi kita tidak mementingkan juga keluhan masyarakat terhadap alam, harapan kami seperti itu,” cetusnya.
Ia juga mendesak agar seluruh pihak duduk bersama melakukan urun rembuk demi menyelamatkan masa depan Maratua.
“Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus diskusi bersama, kita cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan ini. Dana kami pun sampai saat ini dipotong-potong. Tapi kami walaupun seperti itu tetap bergerak untuk melakukan pembangunan,” pungkasnya. (*)
