BERAU TERKINI – Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai gerakan ekonomi berbasis desa kini mulai memasuki tahap operasional di Kalimantan Timur (Kaltim). Fase baru ini ditandai dengan kesiapan 278 pendamping koperasi yang akan diterjunkan untuk mengawal pengelolaan ribuan koperasi di lapangan.
Penerjunan para pendamping ini merupakan bagian dari dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak agar Koperasi Merah Putih tidak sekadar berdiri di atas kertas, melainkan benar-benar berjalan efektif.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa setiap pendamping akan bertanggung jawab membina sekitar sepuluh koperasi.
“Setiap pendamping akan membina sekitar sepuluh koperasi. Mereka diseleksi langsung oleh kementerian, tapi berasal dari daerah agar memahami konteks lokal,” kata Heni Purwaningsih.
Perkembangan koperasi-koperasi ini juga akan dipantau secara ketat melalui platform digital Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM KOPDES). Hingga pertengahan Oktober, 85 persen dari total 1.037 koperasi di Kaltim telah terdaftar di sistem ini.
“Dengan sistem ini, data kelembagaan, rencana bisnis, hingga perkembangan koperasi bisa dipantau secara real time. Jadi tidak ada koperasi yang berjalan tanpa arah,” ujar Heni.
Selain pendampingan, wujud fisik dari program ini juga mulai terlihat. Sebanyak 16 gerai Koperasi Merah Putih telah mulai dibangun di Kaltim sebagai bagian dari proyek nasional 800 gerai. Gerai ini akan dilengkapi fasilitas awal dan stok barang agar bisa langsung beroperasi.
Heni menambahkan, jenis usaha yang dijalankan koperasi bisa disesuaikan dengan potensi lokal, tidak harus terpaku pada enam jenis gerai utama yang ditetapkan pusat.
“Kalau enam gerai mandatori dirasa kurang potensial, koperasi bisa mengembangkan bisnis lain. Di Samarinda, misalnya, ada yang mulai bergerak di sektor perikanan dan peternakan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa kekuatan sejati koperasi terletak pada partisipasi anggotanya. Semakin banyak anggota, semakin besar modal mandiri yang bisa dihimpun untuk pengembangan usaha.
