JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah daerah.
Ia menegaskan, belanja pemerintah di semua tingkat merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian.
Hingga 7 Mei 2025, Kaltim baru membelanjakan 7,39 persen dari total APBD-nya. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah secara nasional.
Menurut Tito, rendahnya serapan belanja mengindikasikan banyaknya program yang belum berjalan di daerah.
Uang yang seharusnya beredar di masyarakat justru tertahan di kas daerah, sehingga berdampak langsung pada lemahnya konsumsi dan daya beli publik.
“Pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh konsumsi rumah tangga, lebih dari 50 persen adalah konsumsi rumah tangga,” tegas Tito dikutip Antara, Senin (12/5/2025).
Selain Kaltim, sembilan provinsi lain yang masuk daftar realisasi belanja terendah adalah Papua Tengah (4,69 persen), Lampung (5,67 persen), Papua Selatan (5,90 persen), Papua Barat (6,88 persen), Jawa Tengah (6,99 persen), Sumatera Selatan (9,59 persen), Papua Barat Daya (9,65 persen), Riau (10,87 persen), dan Aceh (11,13 persen).
Untuk tingkat kabupaten, daerah-daerah dengan serapan terendah antara lain Empat Lawang yang baru mencapai 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen.
Sementara di tingkat kota, Subulussalam baru mencapai realisasi 3,95 persen. Disusul Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.
Mantan Kapolri ini mengapresiasi sejumlah daerah dengan serapan belanja tinggi, namun meminta kepala daerah yang masih lamban agar segera mempercepat pelaksanaan program. Ia mengingatkan, APBD bukan untuk disimpan, tetapi untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam rapat itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung.
“Kita harus dorong dan dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar program-program bisa dipercepat,” ujar Tito. (*)
