BERAU TERKINI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau terus mengupayakan pengadaan bus sekolah bagi para pelajar melalui bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Usulan tersebut telah disampaikan dalam audiensi dengan pemerintah pusat, dengan harapan dapat direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan hingga kini skema bantuan masih dalam pembahasan.
Pemerintah daerah masih menunggu kepastian skema pengadaan bus sekolah tersebut. Entah melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau bantuan langsung dari Kemenhub.
“Ini masih digodok. APBN masih dirapikan, apakah nanti dalam bentuk DAK atau memang bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui APBN. Itu yang masih kita tunggu. Mudah-mudahan kepastiannya bisa diketahui Januari,” ujarnya.
Rusnan menyebut, pihaknya telah mengusulkan kebutuhan transportasi tersebut untuk hampir seluruh kecamatan.
Dalam usulan awal, setiap kecamatan rata-rata diajukan dua unit kendaraan, masing-masing satu bus sekolah dan satu kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum.
Dengan 13 kecamatan, total usulan diperkirakan mencapai sekitar 26 unit kendaraan. Namun, jumlah tersebut masih bersifat usulan dan dapat berbeda sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Rata-rata dua, jadi satu bus sekolah dan satu untuk perhubungan umum. Kita sudah usulkan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan kendaraan di wilayah perkotaan kemungkinan akan mendapat alokasi lebih banyak.
Sejumlah wilayah seperti Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung berpotensi menjadi satu kawasan layanan transportasi yang saling terintegrasi.
Rusnan menegaskan, Dishub Berau akan terus melakukan komunikasi dan meyakinkan Kemenhub agar kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya pelajar, dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Di sisi lain, pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif apabila usulan bantuan tersebut belum dapat direalisasikan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki skenario kedua agar program yang telah direncanakan tetap bisa diperjuangkan.
“Kita berusaha semaksimal mungkin meyakinkan Kementerian Perhubungan. Tetapi pemerintah juga harus punya skenario kedua. Jadi, kalau satu terkendala, kita sudah punya alternatif,” pungkasnya. (*)
