TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU Berau) pada Pilkada 2024 ini mengelola anggaran operasional senilai Rp 37,9 Miliar. Besarnya anggaran yang dikelola ini diperuntukan untuk berbagai tahapan penyelengaraan pilkada Berau, salah satunya ialah debat kandidat.
Lalu berapakah biaya debat kandidat tersebut yang digelar sebanyak dua kali di Jakarta, dengan mengandalkan dua stasiun televisi swasta nasional, yakni Trans 7 dan Kompas TV, untuk menyiarkan debat secara langsung.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto, enggan membeberkan nilai anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tahapan debat publik Pilkada Berau 2024.
KPU Berau beralasan bahwa, saat ini mereka sedang memasuki tahapan debat, sehingga konsentrasi para komisioner lebih difokuskan pada pelaksanaan debat tersebut.
“Kalau soal distribusi anggaran, jangan dulu lah ya, biar fokus dulu di pelaksanaan tahapan ini,” kata Budi kepada berauterkini.co.id, pada Kamis (14/11/2024).
Ia menegaskan bahwa, pengelolaan anggaran tersebut dilakukan oleh bagian kesekretariatan dan pengadaan. Bahkan, dirinya mengaku belum menerima laporan lengkap dari stafnya mengenai total anggaran yang dikeluarkan oleh KPU Berau.
“Belum ada, saya belum terima laporannya,” ujarnya.
Namun, Budi mengungkapkan bahwa anggaran yang lebih besar digunakan untuk penyiaran debat publik, dibandingkan dengan anggaran untuk sosialisasi pilkada.
Hingga saat ini, KPU Berau telah menggelar dua acara besar, yakni peluncuran tahapan pilkada pada Mei 2024 dan jalan sehat pada 1 Oktober 2024.
Meningkatnya penggunaan anggaran untuk debat publik disebabkan oleh banyaknya kebutuhan teknis yang disediakan oleh pihak stasiun televisi.
Mulai dari jaringan transmisi hingga penyediaan jasa moderator debat, semua kebutuhan teknis ini dipenuhi oleh pihak televisi.
“Memang debat ini besar, karena banyak kebutuhannya,” sebut Budi.
Budi juga mengaku telah mendengar kritik dari salah satu akademisi di Samarinda yang menilai penyelenggaraan debat publik di luar daerah tidak efisien.
Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi panjang sebelum memutuskan untuk menggelar debat di Jakarta. Keputusan ini dianggap lebih efisien dan dapat menghemat anggaran.
“Kalau di Berau acaranya, harganya bisa dua kali lipat,” tegasnya.
Penyelenggaraan debat di Jakarta, menurut Budi, juga menghindari risiko kegagalan teknis yang bisa terjadi jika acara dilaksanakan di Berau.
Ia mengacu pada pengalaman Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang gagal menggelar debat karena peralatan teknis yang tidak memadai.
“Jadi lebih baik pakai jasa stasiun TV, kita tinggal datang dan pakai fasilitas yang disediakan,” jelasnya.
Selain itu, Budi menjelaskan alasan mengapa KPU Berau tidak memilih stasiun televisi milik negara, seperti TVRI. Setelah melakukan konsultasi dengan pihak manajemen TVRI, mereka diberitahu bahwa stasiun tersebut tidak memiliki jaringan pemancar yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Berau.
Oleh karena itu, pihak KPU memilih stasiun televisi swasta yang memiliki peralatan standar dan jangkauan yang lebih luas.
“Itu sudah terkonfirmasi,” terangnya.(*)
