BERAU TERKINI – Dinsos Berau menilai ada penduduk miskin tak ber-KTP Berau yang masuk dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan.
Angka kemiskinan di Berau masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS Berau, angka kemiskinan di Kabupaten Berau pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,54 persen, dan menurun menjadi 5,08 persen pada 2024.
Namun Indeks Kedalaman Kemiskinan Berau pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,41 poin, naik 0,25 poin dibandingkan Maret 2023. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga meningkat dari 0,01 menjadi 0,07 pada periode yang sama.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, menilai persoalan kemiskinan di Berau tidak hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat yang semakin kompleks.
Salah satunya adalah banyaknya warga pendatang yang tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) Berau, namun menetap dan hidup dalam kondisi rentan.
“Kalau kita lihat data BPS, memang kemiskinan di Berau semakin dalam. Tapi setelah saya tanyakan ke BPS, ternyata yang termasuk di data itu adalah semua orang yang berdomisili di Berau, baik yang punya KTP Berau maupun tidak,” ungkap Iswahyudi.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat pendatang yang telah lama tinggal di Berau namun belum memindahkan dokumen kependudukannya. Akibatnya, mereka tidak bisa diusulkan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Yang bermasalah itu banyak orang yang tidak berkartu tanda penduduk Berau. Kami juga sering temukan orang-orang terlantar seperti ini. Ada lansia yang dulunya bekerja di perusahaan, kemudian sakit, kehilangan keluarga, dan akhirnya hidup sendirian di sini,” jelasnya.
Iswahyudi mencontohkan, ada beberapa kasus lansia pendatang yang meninggal dunia dalam kondisi terlantar karena tidak memiliki keluarga dan tidak tercatat dalam data kependudukan daerah.
“Kemarin ada satu yang meninggal karena diabetes, bukan orang Berau, tapi tinggal di sini sudah lama,” tambahnya.
Ia menyebut fenomena ini sebagai kemiskinan yang senyap, karena tidak banyak terlihat di permukaan namun sebenarnya nyata terjadi di masyarakat.
“Kalau orang Berau asli, biasanya masih punya keluarga dan jaringan sosial yang kuat. Yang sering kita temukan terlantar itu pendatang yang dulu sehat dan bekerja, tapi sekarang sudah lanjut usia, sakit, dan tidak punya siapa-siapa lagi,” ujarnya.
Dia mengatakan, Dinsos Berau terus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mengidentifikasi warga pendatang tanpa identitas yang jelas. Upaya ini diharapkan bisa membantu penanganan sosial agar lebih tepat sasaran dan tidak ada warga rentan yang terlewat.
Sebagai informasi, Pemkab Berau menargetkan angka kemiskinan di Berau dapat ditekan hingga 4,3 persen pada tahun 2025, sesuai dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021–2025.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus dijalankan secara terarah dan berbasis data.
Salah satu instrumen utama yang menjadi acuan kebijakan ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN), yang kini digunakan menggantikan DTKS.
Melalui DTSEN, pemerintah berharap seluruh program bantuan dapat disalurkan dengan lebih akurat dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan mutakhir, sehingga penyalurannya tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” kata Bupati Berau Sri Juniarsih.
