TANJUNG REDEB – Tagar Indonesia Gelap sebagai evaluasi 100 hari kerja masa jabatan Presiden RI dan Wakilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga menggema dalam aksi solidaritas di ujung utara Kalimantan Timur, Berau, pada Jumat (28/2/2025) lalu. Isu itu dibawa oleh DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Berau.
Bermodalkan banner, bendera organisasi dan pengeras suara atau megaphone, puluhan kader organisasi berlogo banteng merah putih ini mengepung pos polisi simpang empat kilometer 5, Jalan Raja Alam. Mimbar bebas itu turut mendapat pengawalan dari aparat keamanan Polres Berau.
Secara bergantian para kader GMNI Berau, melakukan orasi politik. Mengkritik kinerja Prabowo-Gibran. Diselingi dengan pembacaan puisi yang bernada protes terhadap rezim militeristik saat ini.
Ketua DPC GMNI Berau, Joshua Albertasi, mengatakan gerakan yang digalakkan tersebut sebagai bentuk pencerdasan kepada warga Bumi Batiwakkal. Melek akan situasi yang semakin buruk di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Isu lingkungan, kesehatan hingga pendidikan ini, benar terjadi di seluruh Indonesia, mendorong seluruh elemen harus bergerak,” kata Joshua dalam siaran pers yang diterima awak berauterkini.co.id, pada Minggu (2/3/2025).
Lebih tegas, ia mengungkapkan bila saat ini pemerintah juga belum secara penuh menerapkan program makan bergizi gratis alias MBG.
Alih-alih pelaksanaan Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran pada APBN dan APBD untuk program tersebut, namun hingga saat ini wujud konkret dari program tersebut belum dirasakan oleh warga Berau.
Cenderung terlihat agenda seremoni tanpa kejelasan keberlanjutan, pemenuhan janji politik Prabowo-Gibran saat mencalonkan menjadi presiden pada Pemilu 2024 lalu.
“Sampai hari ini wujudnya belum dirasakan oleh para murid di Berau,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia menuntut kepala daerah untuk dapat menolak inpres tersebut. Sebab dianggap tak memiliki arah program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
”Sebagai representatif masyarakat Berau saya kira sudah saatnya pimpinan daerah berau yang dipilih langsung oleh rakyat Berau berani mengambil sikap dengan tegas menolak intruksi presiden nomor 1 tahun 2025,” tambah Joshua.
Dalam persoalan pendidikan, mahasiswa juga mengutuk pengurangan tenaga pengajar di setiap sekolah. Menurutnya ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 terkait pencerdasan kehidupan bangsa.
“Padahal negara harus bertanggungjawab terhadap pencerdasan anak bangsa,” kata dia.
Dirinya berharap, tuntutan dari gerakan Indonesia Gelap dapat didengar dan dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa. Memberikan harapan yang pasti terhadap generasi bangsa yang akan datang. (*)
