BERAU TERKINI – Berikut ini fakta terungkap dari krisis air bersih di Pulau Maratua Berau.
Pulau Maratua yang berada di wilayah terluar pesisir Berau terancam krisis air bersih.
Pulau yang menjadi destinasi wisata favorit para turis ini terancam krisis air bersih.
Krisis air bersih terjadi karena sumber air bersih dan embung di Pulau Maratua mulai mengering.
Kondisi itu diperparah dengan cuaca dan musim di Berau yang memasuki musim kemarau.
Dirangkum Berauterkini.co.id, berikut ini pemberitaan soal krisis air bersih di Pulau Maratua, Berau:
Kekeringan Ekstrem Bikin Sulit Air Bersih
Camat Maratua Ashari, mengungkapkan potensi krisis air bersih diprediksi kuat bakal terjadi dalam waktu dekat.
Kondisi kritis ini dipastikan akan meledak jika cadangan air di Kampung Teluk Harapan terus-menerus dikuras secara massal tanpa adanya sumber alternatif.
“Kalau untuk kondisi ke depan, karena sumber air itu hanya ada di Teluk Harapan. Teluk Harapan itu memprihatinkan karena abrasi sudah agak dekat dari titik air,” ujar Ashari, Jumat (22/5/2026) lalu.
Guna mengantisipasi dampak buruk, ia menyebut keberadaan proyek pembangunan embung di Kampung Payung-Payung diharapkan bisa segera rampung dan difungsikan secara maksimal.
Saat ini, debit air di Teluk Harapan tergolong sangat minim lantaran sektor swasta, seperti resort wisata, juga mengambil air dari satu sumber yang sama.
Berdasarkan analisis cuaca, jika dalam beberapa bulan ke depan musim kemarau panjang benar-benar melanda, Pulau Maratua diprediksi akan kelangkaan air total.
“Kalau memang itu terjadi, saya yakin dua bulan ke depan Maratua akan krisis air sama sekali,” tegas Ashari.
Secara teknis, sumber air di Teluk Harapan murni berasal dari zona serapan pegunungan yang mengalir ke dataran rendah.
Oleh sebab itu, kelestarian vegetasi pohon di sekitar lokasi wajib dijaga ketat agar kemampuan tanah dalam mengikat air tidak rusak.
“Makanya pohon-pohon di sana macam itu kita memang harus jaga, karena memang Teluk Harapan itu yang agak rendah. Nah, di situ bukan sumber ya, dia serapan,” jelasnya.
Jika proyek embung utama belum bisa difungsikan dan kemarau telanjur datang, pihaknya menyarankan skenario darurat berupa pembelian air konsumsi dari Kecamatan Tabalar.
Sejauh ini, memang belum ada cetak biru rencana jangka panjang dari Pemkab Berau untuk menangani ancaman kekeringan ini jika Teluk Harapan benar-benar kehabisan pasokan.
Fasilitas embung skala kecil yang dibangun lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kampung Teluk Alulu kapasitasnya sangat terbatas, yakni hanya berukuran 6×6 meter dengan kedalaman 3 meter.
Wadah tersebut hanya mampu bertahan satu minggu untuk kebutuhan warga lokal Teluk Alulu. Itu pun tidak bisa dikonsumsi.
“Mandi dan nyuci saja itu karena kondisinya di sana itu terbuka, embungnya terbuka, bukan tertutup. Terutama kotoran monyet itu pasti ada, takutnya di situ,” keluhnya.
Ashari mengaku telah mengajukan persoalan hambatan infrastruktur embung ini secara lisan kepada DPUPR Berau.
Namun, penanganan di lapangan lagi-lagi terbentur kebijakan efisiensi anggaran daerah, ditambah belum adanya laporan resmi yang diajukan secara tertulis oleh pihak kampung.
Kendala Perumda Batiwakkal
Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, mengaku turut prihatin dengan kondisi krisis air bersih yang sedang melanda masyarakat Maratua saat ini.
Ia menjelaskan, sebenarnya sudah pernah ada upaya nyata dari DPUPR Berau untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Namun, faktor keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala besar, sehingga program pemenuhan air bersih di sana belum bisa segera dioptimalkan dengan baik.
“Karena dana yang dibutuhkan sangat besar, kami berharap juga agar ini menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pusat agar bersama mengatasi permasalahan ini,” ungkapnya kepada Berauterkini, Rabu (20/5/2026).
Saipul menambahkan, alasan Perumda Batiwakkal belum masuk ke Maratua karena belum tersedianya fasilitas instalasi teknis yang mumpuni.
Kondisi jaringan pipa dan suplai di pulau terluar tersebut dinilai belum siap serta belum masuk dalam kategori layak secara hitungan bisnis bagi perusahaan daerah.
Berdasarkan hasil kajian, hambatan terbesar yang selalu mengganjal rencana eksekusi di lapangan tetap bermuara pada kebutuhan pendanaan yang sangat besar.
“Saat ini, Perumda Batiwakkal belum masuk ke Maratua karena belum ada instalasi yang bisa kami kelola dan layak secara bisnis,” ungkapnya.
Saipul mengatakan, mengelola operasional distribusi air bersih di wilayah kepulauan tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang awam.
Realitas teknis di lapangan sangat rumit dan penuh tantangan geografis, sehingga prosesnya tidak bisa disamakan dengan sistem penyedotan air tanah biasa pada umumnya.
“Mengelola air bersih tidak sesederhana yang diduga banyak orang awam. Sering kami dengar ungkapan “tinggal sedot saja kok susah”, padahal kenyataannya memang tidak semudah yang dibayangkan orang,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengakui, Pulau Maratua hingga detik ini belum memiliki fasilitas bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang representatif.
Kondisi ketiadaan bangunan pengolahan tersebut pada akhirnya diperparah dengan sangat minimnya ketersediaan cadangan air baku alami di dalam pulau.
“Di Maratua kita masih kekurangan air baku. Ini masalah utamanya,” ucapnya.
Teknologi Desalinasi Jadi Solusi?
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pihaknya terus mengupayakan solusi terbaik dan tengah gencar menggelar diskusi bersama OPD guna merampungkan persoalan tersebut.
Sri Juniarsih meminta instansi terkait untuk fokus pada pembuatan sistem desalinasi air laut.
Hal itu sebagai salah satu langkah konkret untuk menyediakan pasokan air bersih di Pulau Maratua.
Namun, karena proses penerapan teknologi desalinasi tidak mudah dan butuh biaya yang tidak murah, pemerintah memilih memaksimalkan dulu embung yang sudah tersedia.
“Saya sudah mengarahkan kepada desalinasi, tapi mungkin pembiayaannya tidak murah, mungkin kami maksimalkan embung yang ada dulu sambil kami berproses untuk desalinasi,” ungkap Sri Juniarsih kepada Berauterkini, Kamis (28/5/2026).
Fasilitas embung yang ada sekarang akan segera dilengkapi sarana pendukungnya agar bisa secepatnya dioperasionalkan secara fungsional sembari menunggu proses persiapan desalinasi.
Menurutnya, ancaman kemarau panjang yang diperkirakan segera melanda membuat pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada embung sebagai satu-satunya tumpuan sumber air.
Oleh sebab itu, realisasi proyek desalinasi diharapkan bisa segera dikebut secepatnya.
Ia menaruh harapan besar agar alokasi anggaran daerah ke depan bisa langsung digunakan untuk memprioritaskan pembuatan sistem desalinasi laut tersebut.
“Karena memang kalau menunggu embung di tengah kemarau seperti ini enggak mungkin, dan mungkin kita menunggu hujan ya. Saya harapkan mudah-mudahan anggaran bisa kami prioritaskan untuk desalinasi,” jelasnya.
Sebelumnya DPRD Berau juga sempat mengusulkan teknologi desalinasi sebagai solusi dari krisis air bersih di Pulau Maratua Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengatakan, DPRD Berau sudah pernah mengajukan usulan penerapan teknologi desalinasi atau penyulingan air laut menjadi air tawar di kawasan destinasi wisata.
Dia menyebut, nilai investasi untuk pengadaan sistem teknologi desalinasi sebenarnya tidak begitu memakan banyak biaya.
Dengan proyeksi anggaran antara Rp2-5 miliar, perangkat penyulingan air laut tersebut diklaim sudah bisa diadakan di lapangan.
Keberadaan alat ini diyakini mampu mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah yang rentan mengalami kekeringan harian.
“Itu kemarin sudah kami usulkan diadakan penyulingan air supaya bisa dimanfaatkan di masyarakat,” jelasnya kepada Berauterkini.
Menurut Sumadi, jika pemerintah daerah hanya terus mengandalkan sumber mata air alami atau tadahan yang ada saat ini, pasokan tersebut dipastikan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan warga.
Terlebih lagi, sejumlah fasilitas infrastruktur penampungan air yang sudah selesai dibangun di lapangan juga dilaporkan belum berfungsi sama sekali sampai sekarang.
Oleh sebab itu, ia menaruh harapan yang sangat besar agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau berani membuat terobosan baru.
Instansi teknis tersebut diminta tanggap melakukan akselerasi penanganan air bersih di daerah wisata utama, terutama di kawasan Pulau Maratua.
“Alatnya kemarin saya informasi itu dari China ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa beralih ke situ,” harapnya.
Sebagai referensi nyata, salah satu wilayah di Indonesia yang dinilai telah sukses menerapkan sistem teknologi desalinasi berbasis pesisir adalah Kabupaten Badung, Bali.
