TANJUNG REDEB – Kepala Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan, Suwandi, dikabarkan tengah diperiksa oleh Inspektorat Berau.
Dugaan sementara, kepala kampung tersebut melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang mencapai miliaran rupiah.
Kabid Pemerintahan Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Agus Salim, membenarkan, saat ini Inspektorat sudah mulai melakukan audit khusus di Kampung Capuak.
Namun, Agus belum mengetahui secara pasti dugaan penyalahgunaan anggaran seperti apa yang dilakukan.
Yang jelas, sesuai prosedur di pemerintahan desa, sebelum dilimpahkan ke inspektorat, Camat Talisayan memastikan dulu di kampung yang bersangkutan terkait dugaan penyalahgunaan itu.
“Benar. Camat sudah bersurat ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Sepertinya itu sudah diproses di Inspektorat,” katanya saat dihubungi berauterkini.co.id, Jumat (9/5/2025).
Terkait hasil audit itu, nantinya Inspektorat akan menyampaikan kepada DPMK, Camat, dan Kepala Kampung Capuak. Temuan itu bisa saja berupa surat pertanggungjawaban kegiatan yang belum lengkap.
Kemudian, jika ada dugaan kelebihan penggunaan anggaran, maka kepala kampung diminta mengembalikannya ke kas kampung.
Dia mencontohkan, ada proyek pengadaan 100 profil tank untuk masyarakat. Namun, dari audit Inspektorat, hanya 50 profil tank yang disalurkan.
“Tetapi di SPJ-nya ada 100 profil tank. Maka lebihnya itu harus dikembalikan ke kampung,” jelasnya.
Menurut Agus, pengembalian umumnya kepala kampung akan diberi waktu selama 60 hari kerja setelah menandatangani surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Misalnya dia wajib mengembalikan ke kas kampung Rp1 miliar dalam 60 hari. Kalau tidak, maka aparat penegak hukum sudah bisa masuk (melakukan penyelidikan),” jelasnya.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya dalam melakukan pendampingan sudah cukup maksimal, mulai dari sosialisasi sampai turun langsung ke kampung-kampung. Tujuannya menghindari penyalahgunaan anggaran yang dilakukan dengan sengaja.
“Saya mendukung juga inspektorat melakukan audit khusus ke kampung-kampung supaya meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (*)
