BERAU TERKINI – DPRD Berau menyoroti besaran anggaran pembangunan fisik di dalam APBD Perubahan 2026.

Pembangunan fisik dipastikan belum mendapat ruang besar di dalam APBD Perubahan Berau 2026.

Kondisi tersebut tak lepas dari kemampuan fiskal daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan, postur APBD Perubahan 2026 membuat Pemkab Berau harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran.

Menurutnya, anggaran yang tersedia nantinya lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan prioritas.

Di antaranya pembayaran gaji pegawai, tambahan penghasilan (Tamsil), sektor pendidikan dan kesehatan.

“Sama juga untuk operasional di OPD-OPD. Itu saja. Jadi yang namanya fisik itu tidak ada,” kata Subroto, Minggu (4/9/2026).

Penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 di Gedung DPRD Berau, Selasa (29/9/2026). (ADRIKNI/BT)
Penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 di Gedung DPRD Berau, Selasa (29/9/2026). (ADRIKNI/BT)

Selain kebutuhan tersebut, Pemkab Berau juga memprioritaskan pembayaran honor bagi sejumlah pihak yang memiliki peran dalam pelayanan masyarakat, termasuk tokoh agama serta guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

Subroto menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan belanja yang dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan.

Dengan kondisi tersebut, program pembangunan yang membutuhkan anggaran fisik belum dapat menjadi bagian dari belanja perubahan tahun ini.

Fokus pemerintah lebih diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar pemerintahan, dan pelayanan publik tetap berjalan.

“Jadi memang yang kita prioritaskan yang wajib-wajib dulu,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemkab Berau dan DPRD Berau telah resmi menyepakati APBD Perubahan 2026.

Kesepakatan itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Berau pada Rabu (30/9/2026) lalu.

Dalam kesepakatan itu, APBD Perubahan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan APBD Murni tahun 2026.

Di mana pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.674.062.465.708 atau mengalami penambahan sebesar Rp949.557.168.708 dari APBD Murni sebelumnya yang berada di angka Rp2.724.505.297.000.

Adapun alokasi belanja diproyeksikan sebesar Rp3.946.707.000.000 atau bertambah Rp533.829.000.000 dari angka awal Rp3.412.878.000.000.