BERAU TERKINI – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Kabupaten Berau menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Berau.
Langkah ini diambil guna merespons kelangkaan serta lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang mencekik warga di wilayah Berau Pesisir.
Ketua DPC AKSI Berau, Ali Wardana, menegaskan, kosongnya pasokan BBM di tingkat penyalur resmi selama beberapa pekan terakhir telah memicu kenaikan harga eceran di luar batas kewajaran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gesekan sosial serta melumpuhkan aktivitas ekonomi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD, khususnya para Anggota DPRD Dapil 3, untuk segera membentuk tim pengawasan atau satgas guna menindak tegas oknum penimbun dan penyalahgunaan BBM subsidi di tingkat pangkalan hingga pengecer liar,” ujar Ali dikutip dari keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).
Ali menjelaskan, DPC AKSI Berau juga menuntut pemerintah daerah dan legislator Dapil 3 untuk mendesak Pertamina beserta agen resmi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan distribusi dari depot utama hingga ke sub-penyalur di tingkat kecamatan dan kampung.
Selain itu, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk BBM di tingkat pengecer dinilai sangat mendesak demi menstabilkan harga pasar.
Ia menegaskan, Bupati dan DPRD Berau harus segera bertindak cepat dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
“DPC AKSI Berau meminta agar Bupati dan DPRD Berau, khususnya Anggota DPRD Dapil 3, tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak terkait dalam waktu 3×24 jam demi keselamatan ekonomi rakyat kecil di wilayah Berau pesisir,” tegas Ali. (*)
