BERAU TERKINI – Penanganan abrasi yang mengancam kawasan pesisir di Kepulauan Derawan dan Maratua dipastikan tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang masuk dalam standar pelayanan minimum (SPM).
Rudy menegaskan, penanganan abrasi di Kepulauan Derawan, Maratua, dan pulau-pulau lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Meski demikian, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan.
Menurut Rudy, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim memprioritaskan pembiayaan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan SPM, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sanitasi.
“Karena kita ini lebih fokus kepada standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk di dalamnya sanitasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal Pemprov Kaltim tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.
Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp14,25 triliun kini tersisa sekitar Rp12,1 triliun.
“Anggaran kita hari ini terbatas. Dari tahun sebelumnya Rp14,25 triliun, tahun ini hanya tinggal Rp12,1 triliun, jadi semakin turun,” katanya.
Rudy menegaskan, penurunan anggaran tersebut bukan disebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), melainkan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Turunnya ini bukan karena pendapatan asli daerah yang turun, tetapi karena persoalan efisiensi yang hari ini terjadi,” pungkasnya. (*)
