BERAU TERKINI – Keterbatasan kas daerah membuat Pemerintah Kabupaten Berau harus mengatur prioritas belanja menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Pembayaran gaji pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tagihan listrik, hingga transfer kepada pemerintah kampung menjadi prioritas.
Sementara, pembayaran kepada penyedia barang dan jasa menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa merealisasikan seluruh belanja secara maksimal apabila pendapatan yang masuk belum mencukupi.
Menurutnya, pembayaran belanja pemerintah daerah harus disesuaikan dengan realisasi pendapatan, baik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Uang itu ada, cuma pembayarannya diprioritaskan untuk belanja yang sifatnya wajib mengikat,” jelasnya.
Ia menyebutkan, belanja yang menjadi prioritas di antaranya pembayaran gaji pegawai, TPP, tagihan listrik, belanja rutin, serta transfer kepada pemerintah kampung.
Kondisi keuangan tersebut mulai terasa ketika tagihan pekerjaan fisik meningkat pada September hingga Oktober.
Seiring progres pekerjaan yang semakin tinggi, nilai tagihan dari penyedia barang dan jasa turut meningkat.
Namun, peningkatan tagihan tersebut tidak selalu sebanding dengan realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah.
Akibatnya, pemerintah harus mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Pemerintah daerah juga berupaya agar pembayaran dapat menjangkau seluruh penyedia yang memiliki tagihan.
Meski demikian, persentase pembayaran yang direalisasikan belum tentu sesuai dengan harapan masing-masing penyedia.
Sapransyah menegaskan, kemungkinan tersebut masih bergantung pada realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun.
“Kami pun masih berupaya mengejar target pendapatan dan mendorong realisasi dana transfer dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, pengendalian belanja menjadi langkah yang ditempuh Pemkab Berau untuk menjaga agar kewajiban prioritas tetap terpenuhi, sembari mengupayakan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai kemampuan kas daerah. (*)
