TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Berau, Sumadi, tidak ingin terburu-buru dalam mengilhami potensi kembali berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilkada 2024 nanti. Sebab, tidak ingin melangkahi kewenangan dari pengurus pusat.
Pihaknya tidak ingin memberi harapan palsu dengan mengumbar koalisi yang dianggap saat ini masih terlalu dini.
“Semua keputusan untuk turunkan rekomendasi berpasangan itu dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat,” jelas Sumadi, Selasa (30/7/2024).
“Kami menghindari blunder, kalau buru-buru,” tegasnya.
Kendati demikian, calon legislatif (caleg) terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau tersebut menegaskan, bahwa di meja DPP terdapat dua nama yang diajukan, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Timur (Kaltim), Gamalis, dan Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berau, Agus Wahyudi (AW).
“Yang jelas, kami mengirimkan nama Umi ke DPP, bersama dengan dua calon wakilnya,” ungkapnya.
Sumadi hanya dapat memastikan, bahwa pada 27 Agustus 2024 mendatang, pihaknya akan mendeklarasikan secara resmi pasangan yang dimenangkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti. Saat itu, pengumuman akan didasari dengan surat keputusan (SK) rekomendasi partai.
“Jadi, pengumuman harus resmi. Dasarnya, SK rekomendasi,”terangnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Berau, Abdul Kahar, menyampaikan sejauh ini pihaknya telah aktif membangun komunikasi politik dengan DPD PKS Berau dalam satu tujuan koalisi partai di Pilkada mendatang.
“Insya Allah, incumbent atau pertahana akan kembali berpasangan di Pilkada 2024 ini,” ujarnya.
Tetapi perlu digaris bawahi, dari PPP dan PKS juga memiliki mekanisme yang harus dilalui terkait dengan pola berpasangan tersebut.
Pasalnya, untuk memasangkan kedua belah pihak tentunya harus ada rekomendasi dari pengurus pusat partai.
“Kami tinggal menunggu keputusan dari DPP seperti apa, tetapi untuk di tingkat daerah semua sudah dikomunikasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis, menegaskan bahwa potensi koalisi dalam Pilkada di Berau telah disepakati di tingkat pengurus partai di daerah. Hanya saja, belum mendapat rekomendasi resmi dari pengurus pusat.
“Semoga hasil obrolan ini, bisa memberikan arah politik untuk pembangunan Berau yang akan datang,” harapnya.
Saling mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam tubuh koalisi pada Pilkada Berau 2020 lalu, dianggap menjadi modal kuat pasangan ini untuk menguatkan koalisi partai untuk Pilkada tahun ini.
Oleh karenanya, diyakini bila jadi kembali bekerja sama, maka partai yang berkoalisi nantinya akan kembali mengulang sejarah kemenangan tersebut.
“Karena kami masing-masing mengetahui kekuatan dan kelemahan kami. Saling melengkapi,” ungkapnya.
Kesolidan itu pun diklaim menjadi kunci keberhasilan pemerintahan saat ini. Dimana Sri Juniarsih, dan Gamalis, memberikan program pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat “Bumi Batiwakkal”.
“Sudah terbukti era kami ini, konsentrasi pembangunan hampir merata di seluruh Berau,” ujarnya.
Kesepakatan politik saat ini diakui baru di level daerah antara DPD PKS dan DPC PPP Berau. Ke depan rekomendasi masih harus dipastikan lewat pengurus pusat partai masing-masing. (*)
