BERAU TERKINI – Simak alur pemakzulan Wakil Presiden atau Wapres Gibran yang diatur di dalam UUD 1945.
Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyepakati untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dalam merespons kasus ijazah Wapres Gibran.
Total setidaknya ada 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi yang menandatangani usulan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Besok, DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan Rapat Paripurna untuk memformalisasi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Lantas bagaimana alur pemakzulan Wapres Gibran yang kini diinisasi oleh DPR RI?
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini alur pemakzulan Wapres Gibran:
Dari DPR RI ke MK
Jika Hak Menyatakan Pendapat sudah bergulir maka DPR RI harus mengajukan usul pemberhentian Gibran Rakabuming dari Wapres RI.
Di mana usulan DPR RI itu berdasarkan pertimbangan Gibran Rakabuming tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Kemudian DPR RI harus melaksanakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh dua pertiga anggota DPR RI dan harus disetujui minimal dua pertiga dari anggota DPR RI yang hadir Rapat Paripurna untuk diteruskan kepada MK.
DPR RI kemudian memberikan usulan pemberhentian kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan usulan dari DPR RI itu.
Sidang MK
MK kemudian akan memeriksa dan mengadili usulan dari DPR RI soal Gibran Rakabuming yang tak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI.
Berdasarkan UUD 1945, MK diberikan waktu 90 hari untuk mengadili dan membuat keputusan sejak permintaan dari DPR RI diterima.
DPR RI ke MPR RI
Apabila MK memutuskan dan mengadili Gibran Rakabuming tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI maka DPR RI akan mengusulkan pemberhentian Wapres Gibran kepada MPR.
Sidang MPR RI
MPR kemudian akan melaksanakan sidang untuk memutuskan usulan dari DPR RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Putusan MK.
MPR diberi waktu 30 hari sejak usulan dari DPR RI diterima, adapun sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR.
Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
