BERAU TERKINI – Istana merespons dinamika di DPR RI terkait penggunaan hak menyatakan pendapat terkait kasus ijazah Wapres Gibran.
Sejumlah anggota DPR RI menggulirkan rencana untuk menggunakan hak menayatakan pendapat.
Hak menyatakan pendapat dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan MA soal pembatalan surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming.
Anggota DPR RI menilai Gibran Rakabuming tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI.
Merespons langkah DPR RI itu, pihak Istana buka suara.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku menghormati langkah politik yang dilakukan oleh DPR RI.
“Kalau proses yang terjadi di DPR tentunya proses politik yang harus kita hormati,” kata Prasetyo Hadi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, langkah DPR RI tersebut merupakan hak yang melekat dalam tiap anggota DPR RI serta hak institusional DPR RI.
“Karena bagaimanapun ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR dan Anggota DPR, yang hari ini dibicarakan kan adanya penggunaan hak menyatakan pendapat, dan kami tentu saja menghormati,” jelasnya.
Gibran Berniat Mundur
Sebelumnya diberitakan, Istana memberikan pernyataan soal ramai isu pertemuan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, pertemuan kedua tokoh itu berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu turut dibahas mengenai dinamika politik terkini termasuk wacana pemakzulan Wapres Gibran.
“Apakah memang ada pertemuan pada pagi hari ini, dapat kami informasikan memang benar bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan bapak Presiden,” kata Prasetyo Hadi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Prasetyo Hadi menjelaskan, Wapres Gibran berniat untuk mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.
Merespons niatan itu, Presiden Prabowo tidak menolak atau mengiyakan.
Melainkan memberi kesempatan bagi Wapres Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah di PTUN.
“Pertemuan berlangsung 2,5 jam, di antaranya dalam pertemuan itu memang bapak Wakil Presiden bersama dengan bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyampaikan niatan mengundurkan diri berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” jelasnya.
“Sekaligus kami meluruskan, tidak benar, bahwa bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam disuksi bapak presiden menyampaikan sran-saran, dan bapak wakil presiden memohon dberikan kesempatan untuk membukti keabsahan-keabsahan di PTUN,” lanjutnya.
