BERAU TERKINI – Puluhan warga yang tergabung dalam petani Kampung Seramut, Kecamatan Sambaliung, mendatangi halaman Kantor Bupati Berau pada Selasa (10/11/2026) siang untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Aksi tersebut digelar menyusul konflik agraria yang melibatkan para petani dengan pihak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Tanjung Redeb Hutani (TRH).
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa sempat melakukan audiensi dengan pemerintah daerah.
Para demonstran mengaku puas dengan respons cepat pemerintah yang berencana segera menurunkan tim guna mengecek langsung lokasi lahan yang dipersengkatakan.
Salah satu perwakilan petani, Muhammad Arsyad, menyatakan apresiasinya atas kepedulian pemerintah terhadap nasib para petani di lapangan.
“Ke depannya masyarakat petani tetap menggarap dia punya lahan di sana. Artinya, sementara pihak TRH itu kita menghentikan dia punya kegiatan, jangan sampai menggusur yang sudah dikuasai petani tersebut,” ungkapnya kepada Berauterkini.
Para petani mendesak agar lahan garapan mereka dilepaskan dari kawasan konsesi melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) demi mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Dalam proses penyelesaian ini, PT TRH sebelumnya sempat melontarkan sejumlah tawaran kompensasi, mulai dari pembagian lahan seluas 0,5 hektare secara umum, 0,5 hektare khusus warga Sambaliung, hingga opsi seluas 300 hektare. Namun, seluruh tawaran tersebut secara tegas ditolak oleh para petani.
“Itu kita tolak semua, jadi kemitraan itu tidak ada. Sudah yang kita bahas ini adalah pengajuan TORA,” tegas Arsyad.
Ia menekankan, fokus perjuangan saat ini murni bermuara pada pengajuan TORA, bukan lagi membahas bentuk kemitraan.
Para petani juga mendesak agar perusahaan segera menghentikan aktivitas penggusuran di wilayah yang telah dikuasai dan dikelola warga secara turun-temurun.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Berau dijadwalkan akan melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan dalam rentang waktu dua minggu hingga paling lambat satu bulan ke depan.
Para petani memperingatkan, apabila janji peninjauan tersebut tidak direalisasikan sesuai batas waktu yang ditentukan, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang lebih besar.
Sembari menunggu proses verifikasi resmi dari pemerintah, para petani sepakat untuk tetap memaksimalkan pemanfaatan lahan serta berjaga secara mandiri guna mencegah terjadinya perluasan penggusuran.
“Tetap kita tanami yang sudah digusur. Kita menjaga lokasi itu, kita pertahankan sesuai pengajuan TORA. Jangan ada pengembangan dia melakukan penggusuran lagi. Jadi di dalam pertemuan itu kita sudah sampaikan untuk menghentikan,” pungkasnya. (*)
