BERAU TERKINI – Pemkab Berau berharap BPH Migas mengevaluasi kuota BBM untuk Berau demi mengatasi persoalan antrean panjang.
Antrean panjang pembelian BBM di Berau menjadi pemandang sehari-hari dalam sebulan terakhir.
Warga Berau sempat kesulitan membeli BBM Bersubsidi baik di SPBU maupun di pedagang bensin eceran.
Pihak Pemkab Berau sebelumnya mengungkapkan terdapat selisih antara kebutuhan BBM di Berau dengan kuota BBM yang dialokasikan.
Atas dasar itu, Pemkab Berau melakukan audiensi kepada BPH Migas berharap besaran alokasi BBM untuk Berau ditambah sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih, saat melakukan audiensi dengan BPH Migas di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih didampingi Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan diterima Anggota Komite BPH Migas, Elman Salman Arief.
Sri Juniarsih menyebut persoalan BBM di Berau tidak hanya berkaitan dengan stok. Masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Pemkab Berau menilai kondisi tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yakni kecukupan kuota dan kelancaran distribusi.
“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata,” kata Sri Juniarsih.
“Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal dan hal ini harus segera disikapi,” tambahnya.
Pemkab Berau sebelumnya telah mengajukan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat.
Pada 29 September 2025, usulan yang disampaikan yakni JBT Solar sebesar 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite 83.201 KL.
Usulan kembali disampaikan pada 25 November 2025 melalui surat kepada BPH Migas yang diketahui dan ditandatangani Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, setelah penetapan kuota nasional pada Februari 2026, Berau memperoleh alokasi sebesar 44.800 KL.
Sementara berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Berau, kebutuhan di lapangan mencapai sekitar 25.895 KL Bio Solar dan 47.312 KL Pertalite.
Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu dasar Pemkab Berau meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota.
Evaluasi dinilai perlu mempertimbangkan perkembangan jumlah kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi geografis Berau yang memiliki wilayah luas dan jarak antarkecamatan cukup jauh.
Sri Juniarsih juga mengingatkan, penambahan kuota tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika distribusi masih bermasalah.
Menurutnya, BBM harus tersedia sesuai kebutuhan dan tiba tepat waktu di daerah yang membutuhkan.
“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya,” katanya.
“Sebagai daerah terpencil, kami meminta perhatian khusus BPH Migas untuk mengawasi ketepatan waktu distribusi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Elman Salman Arief, menyebut persoalan keterbatasan kuota BBM juga menjadi perhatian di sejumlah daerah.
Menurut Elman, evaluasi dan pengajuan penambahan kuota JBT maupun JBKP secara nasional umumnya dilakukan pada akhir tahun.
Sementara untuk Pertalite, secara nasional stok masih tersedia dan distribusinya akan dioptimalkan.
Namun, kuota BBM yang telah ditetapkan untuk masing-masing kabupaten memiliki ketentuan tersendiri, sehingga tidak dapat begitu saja digeser atau dialihkan ke daerah lain.
Untuk persoalan Berau, BPH Migas akan berkoordinasi dengan Pertamina rayon Berau untuk memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar serta harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
BPH Migas juga menegaskan komitmennya melakukan pembenahan tata kelola distribusi serta evaluasi dan pemeriksaan secara berkala setiap triwulan.
Pertamina Pastikan Pasokan Terjaga
Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendatangkan tambahan pasokan secara bertahap untuk menjaga ketersediaan BBM di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan.
Terbaru, kapal SPOB Ratu Syahrah bersandar di Berau pada Minggu (27/9/2026) dengan membawa pasokan Pertalite dan Biosolar.
Kedatangan Ratu Syahrah menyusul OB Anindhita 81 yang tiba pada Kamis (24/9/2026) dini hari dengan membawa Pertalite dan Pertamax.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan, setiap tambahan pasokan langsung dipersiapkan untuk diterima di Fuel Terminal Berau sebelum disalurkan ke lembaga penyalur sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pertamina menyiapkan proses penerimaan BBM dan pengiriman mobil tangki agar tambahan pasokan dapat disalurkan ke lembaga penyalur dengan aman dan lancar,” ujar Edi, Senin (28/9/2026).
Tidak berhenti di dua kapal tersebut, Pertamina juga menjadwalkan kedatangan OB Ratu Intan pada Kamis (30/9/2026) yang direncanakan membawa Pertalite, Pertamax, dan Biosolar.
Edi menyebut, jadwal kedatangan kapal akan terus dipantau menyesuaikan perkembangan perjalanan dan kondisi di lapangan.
Selain mendatangkan pasokan, Pertamina juga melakukan pemantauan stok dan penyaluran BBM di masing-masing lembaga penyalur.
Koordinasi dilakukan bersama pengelola SPBU, Pertashop, transportir, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyesuaikan distribusi.
Dirinya juga memahami BBM dibutuhkan masyarakat untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Terima kasih atas kesabaran dan kerja sama masyarakat Berau. Upaya penguatan pasokan dan pelayanan terus kami lakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani,” katanya.
