BERAU TERKINI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau mempercepat rencana penanganan abrasi pantai sepanjang 400 meter di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua.
Langkah ini tergolong krusial mengingat lokasinya berada di jalur utama menuju bandara, sekaligus menjadi benteng pengaman pesisir kawasan wisata tersebut.
Kendati telah mengantongi izin dari Balai Wilayah Sungai (BWS), DPUPR Berau menegaskan tidak akan terburu-buru memulai pekerjaan fisik sebelum seluruh persyaratan kajian lingkungan terpenuhi secara menyeluruh.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menekankan, aspek perlindungan ekosistem pesisir dan laut tetap menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.

“Jangan sampai proyeknya jadi, tapi lingkungan bermasalah. Kalau kita mengubah bibir pantai tanpa perhitungan dan kajian yang jelas, dampaknya bisa jangka panjang,” ujar Hendra.
Kehati-hatian ekstra ini diterapkan mengingat lokasi proyek berdekatan dengan titik Turtle Traffic, tempat berkumpulnya penyu liar saat air laut surut.
Sebagai salah satu ikon pariwisata Berau, kelestarian habitat penyu tersebut wajib dijaga dari gangguan aktivitas konstruksi.
“Jangan sampai aktivitas atau bangunan yang kita buat justru mengganggu kehidupan mereka. Kalau penyunya pergi gara-gara itu, siapa yang bisa mengembalikan lagi?” tegasnya.
Hendra menambahkan, pengerjaan fisik sebenarnya dapat rampung dalam satu tahun anggaran.
Namun, pihaknya menolak memaksakan target jika dokumen perizinan lingkungan belum tuntas sepenuhnya.
“Paling setahun kita usahakan selesai. Tapi kalau fisik dan izinnya dipaksa selesai semua di 2027, berat. Jangan terburu-buru, takutnya banyak masalah,” kata Hendra.
Metode pengamanan pantai juga dipastikan tidak menggunakan pendekatan seragam, mengingat karakteristik perairan Maratua, Pulau Derawan, dan kawasan pesisir daratan sangat berbeda.
DPUPR kini berfokus mengintervensi titik-titik krusial yang belum terjangkau anggaran pemerintah pusat maupun provinsi.
“Pengamanan pantai itu tidak bisa template. Yang di Derawan beda, Maratua beda. Masalah di Maratua ini sudah lama, makanya ini yang kita kejar,” pungkasnya. (*)
