BERAU TERKINI – Tim Mabes TNI bersama Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI menggelar penyuluhan penanganan karhutla sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus kesadaran masyarakat.
Penyuluhan dihadiri Ketua Tim Penyuluhan Penanganan Karhutla Kolonel Arm Laode Irwan beserta anggota, Wakil Bupati Berau Gamalis, Dandim 0902/BRU Letkol Inf Muhammad Faisal Idris, serta sejumlah unsur Forkopimda.
Kolonel Arm Laode Irwan menegaskan, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan berdampak luas terhadap perekonomian nasional, terutama ketika terjadi kemarau panjang.
Ia juga menyampaikan, arahan Presiden pada 2026 menekankan pentingnya penanganan karhutla secara maksimal dengan menjaga sumber air serta mengutamakan langkah pencegahan sebelum api muncul dan meluas.

“Kita harus mengutamakan pencegahan. Jangan menunggu api membesar baru dilakukan penanganan,” ujarnya di Aula Paraduta Kodim 0902/BRU, Tanjung Redeb, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, kesiapsiagaan TNI juga terus diperkuat melalui apel satuan tugas karhutla.
Langkah tersebut menjadi bentuk kesiapan personel, alat utama sistem persenjataan (Alutsista), hingga dukungan operasi di lapangan.
Selain itu, penanganan karhutla juga melibatkan berbagai pihak sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
“Sinergi antara kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat diperlukan mulai dari upaya pencegahan hingga pemulihan,” jelasnya.
Irwan turut memaparkan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan karhutla.
Dari sisi kesehatan, asap karhutla dapat menyebabkan ISPA, batuk, sesak napas dan iritasi, dengan risiko lebih besar terhadap anak-anak, lansia dan ibu hamil.
Dari aspek lingkungan, karhutla dapat merusak ekosistem, menghilangkan habitat satwa, mematikan unsur hara tanah, hingga meningkatkan emisi karbon.
“Dari sisi ekonomi, kebakaran dapat menyebabkan gagal panen, mengganggu perdagangan, dan bahkan melumpuhkan transportasi udara, darat maupun laut. Ini yang tidak kita inginkan,” terangnya.
Dampaknya juga merembet ke sektor sosial dan pendidikan, seperti terganggunya aktivitas masyarakat serta penutupan fasilitas sekolah ketika kualitas udara memburuk.
Karena itu, pihaknya juga ingin masyarakat berperan aktif dalam melakukan deteksi dini.
“Jika menemukan titik api, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat desa, ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran,” terangnya.
Masyarakat juga dapat membantu petugas menunjukkan akses menuju lokasi dan sumber air, namun tetap mengutamakan keselamatan diri.
“Karhutla bukan sekadar bencana alam, melainkan juga dapat terjadi akibat kelalaian. Mari kita ubah paradigma dari ‘siaga memadamkan’ menjadi ‘waspada mencegah’,” tegasnya.
Ia menambahkan, garis pertahanan utama dalam menghadapi karhutla bukan hanya terletak pada kemampuan aparat memadamkan api, tetapi juga kepedulian masyarakat dan kesigapan seluruh unsur yang terlibat. (*)
