BERAU TERKINI – Pemkab Berau menegaskan program cetak sawah rakyat tetap jalan di tengah protes warga Kampung Merancang Ulu.
Untuk meningkatkan produktivitas padi, Pemkab Berau dan Forkompinda menggelar program cetak sawah rakyat atau CSR di Kampung Melati Jaya, Gunung Tabur, Berau.
Namun program itu mendapatkan protes dari warga kampung lain.
Di mana warga Kampung Merancang Ulu yang menilai lahan yang digunakan untuk program cetak sawah berada di wilayah Kampung Merancang Ulu dan bukan Kampung Melati Jaya.
Di tengah protes dan sengketa batas wilayah serta legalitas lahan, Kepala DTPHP Berau Lita Handini menegaskan program itu tetap berjalan.
Lita Handini menilai sengketa kepemilikan lahan tidak seharusnya menghambat kelanjutan program cetak sawah maupun proses penanaman padi.
“Pada saat program berjalan, dasar yang digunakan adalah sertifikat hak milik. Karena ada dasar tersebut, maka kegiatan cetak sawah tetap dilaksanakan. Kalau memang saat itu tidak ada dasar hukum, tentu pekerjaan ini juga tidak akan dilakukan,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Lita meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum dan pembuktian kepemilikan lahan yang sedang berjalan.
Ia menjelaskan, apabila nantinya dapat dibuktikan secara hukum bahwa lahan tersebut merupakan milik pihak lain, maka pemerintah akan menghormati keputusan tersebut.
Sebaliknya, jika sertifikat yang ada dinyatakan sah, maka hak kepemilikan tetap berada pada pemegang sertifikat.
“Kami berharap persoalan lahannya tetap diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.
“Siapa yang secara legal memiliki hak atas lahan itu, dialah yang berhak. Kalau nanti ada putusan yang menyatakan sertifikat tidak sah, tentu akan mengikuti keputusan tersebut,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wabup Berau Gamalis. Dia menyebut program cetak sawah rakyat akan tetap berjalan.
Terkait penolakan warga, Wabup Berau Gamalis berjanji akan membentuk tim guna menyelesaikan persoalan tersebut.
“Mudah-mudahan kita akan sesegeranya membuat sebuah tim yang diketuai oleh Asisten 1 nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya kepada Berauterkini.co.id.
Ia menambahkan permasalahan tersebut penting untuk segera diselesaikan, karena lahan itu terhampar 111 hektare yang akan digarap untuk dijadikan petak-petak sawah.
“Kita mencoba membuat satu sentra, di mana sentra itu tidak hanya terfokus pada buyung-buyung semata, tapi terfokus atau tersebar di beberapa daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik lahan tersebut dan harus melakukan diskusi terkait status kepemilikan lahan bersama tim nantinya.
“Saya tidak update, sebetulnya ada cuman saya belum dapat memastikan itu tersertifikat atau belum. Kalau sudah tersertifikasi atas nama siapa, atas kampung mana, saya harus update itu dulu dengan para tim ya,” katanya.
