BERAU TERKINI – Aksi damai di halaman Kantor Bupati Berau yang menuntut keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui didominasi ratusan pekerja Satuan Pelayanan Dapur Umum (SPPG).
Menurut mereka yang turun di aksi tersebut, Program MBG kini telah menjelma menjadi urat nadi penghasilan baru bagi banyak keluarga.
Salah satu peserta aksi, Alifiyah, yang bekerja di bagian pemorsian salah satu SPPG di Tanjung Redeb, mengaku merasakan langsung dampak positif dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baginya, penyesuaian aturan bukanlah masalah besar asalkan dapur umum tidak berhenti berproduksi.
“Kalau sampai ada peraturan-peraturan baru ya tidak apa-apa. Yang penting tetap berjalan,” ujarnya kepada Berauterkini, Rabu (1/7/2026).
Alifiyah menjelaskan, kehadiran program MBG sangat menyelamatkan nasib para perempuan yang kesulitan mencari kerja di sektor formal karena faktor usia.
Tanggung jawab membiayai anak sekolah menjadi lebih ringan sejak mereka bisa bekerja di dapur umum.
“Mungkin kalau di lain tidak bisa kerja kalau ibu-ibu yang sudah lanjut. Alhamdulillah dengan adanya MBG kita bisa masuk,” jelasnya.
Senada dengan Alifiyah, pekerja SPPG Sei Bedungun, Sri Astuti, juga mendesak agar keberadaan program ini dipertahankan bertahun-tahun ke depan.
Mengingat program ini sudah berjalan hampir 8 bulan di Berau, ketergantungan ekonomi para pekerja terhadap program ini sudah sangat tinggi.
Bahkan, fase libur sekolah saat ini, yang mengharuskan operasional dapur ditutup sementara, sudah cukup memukul pendapatan harian mereka.
Para pekerja tidak bisa membayangkan besarnya dampak sosial jika program ini sampai dihentikan permanen.
Menyadari pentingnya hal tersebut, para pekerja SPPG untuk pertama kalinya memberanikan diri ikut berdemonstrasi demi menyuarakan isi hati kepada kepala daerah.
“Semoga Bupati bisa menerima aspirasi kami,” harap Sri Astuti.
Menurutnya, SPPG tidak hanya ramah bagi ibu-ibu lansia, tetapi juga menjadi ladang pencarian nafkah bagi anak-anak muda lokal yang tidak memiliki ijazah pendidikan tinggi.
Sri menegaskan, gerakan kompak ini murni lahir secara organik setelah mereka melihat aksi pengawalan serupa di tingkat pusat, bukan karena adanya paksaan atau rekayasa dari pihak tertentu.
“Bukan karena apa-apa, tidak ada yang ngajak, hanya dari hati kami. Jadi kami kompak,” pungkas Sri. (*)
