BERAU TERKINI – Dinas Sosial Kabupaten Berau kembali mengirimkan 20 anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti seleksi masuk Sekolah Rakyat tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah akibat terkendala biaya.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, menjelaskan, kuota penerimaan tahun ini diprediksi akan sangat ketat.
Hal itu terjadi lantaran total usulan yang masuk dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim sudah menembus angka lebih dari 100 anak atau melebihi kapasitas daya tampung yang disediakan.
“Tahun ini kelihatannya agak sedikit terhambat dengan jumlah kuota. Kita sudah mengirimkan kurang lebih 20 orang untuk dinilai masuk tahun ini,” ungkap Iswahyudi kepada Berauterkini, Rabu (24/6/2026).
Meskipun kompleks gedung Sekolah Rakyat di Samarinda belum sepenuhnya rampung, fasilitas tersebut sudah siap digunakan untuk proses belajar mengajar.
Iswahyudi berharap perwakilan Berau bisa meloloskan banyak siswa seperti tahun lalu, di mana ada 12 anak yang berhasil diterima melalui jalur asrama dan panti asuhan.
“Kita tahun kemarin 12 ya, selain itu kita juga sekolahkan yang lewat panti. Tetap itu bagian dari penyelesaian anak-anak yang ada masalah, masalah yang tidak bisa sekolah, kita sekolahkan rakyat,” jelasnya.
Di sisi lain, Iswahyudi membeberkan, Pemkab Berau sebenarnya memiliki rencana untuk membangun kompleks Sekolah Rakyat.
Pemkab Berau bahkan telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 7 hektare di Kecamatan Gunung Tabur.
Namun, realisasi pembangunannya saat ini masih terhambat masalah administrasi dan pematangan lahan.
Untuk kriteria kepesertaan, program ini mengunci dua syarat mutlak, yaitu calon siswa wajib masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 (kategori sangat miskin) atau desil 2 (kategori miskin).
Selain itu, restu tertulis dari orang tua sangat diperlukan karena seluruh siswa terpilih nantinya wajib menetap di asrama selama masa pendidikan.
Kendati pengusulan dilakukan dinas tingkat kabupaten, keputusan akhir kelulusan tetap menjadi kewenangan penuh tim penilai di tingkat provinsi.
“Mudah-mudahan ada yang lolos nih seperti kemarin 12 ya. Ini kelihatannya makin tahu cukup banyak yang berminat,” tutupnya. (*)
