BERAU TERKINI – Ancaman abrasi kian meluas di wilayah pesisir Kabupaten Berau.
Setelah melanda Pulau Derawan dan Maratua, kini giliran destinasi wisata unggulan Pulau Kaniungan di Kecamatan Bidukbiduk yang kondisinya kian mengkhawatirkan akibat terus tergerus ombak.
Terkait kondisi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengaku belum meninjau langsung ke lapangan.
Disbudpar sejauh ini masih menunggu data dan laporan resmi dari pemerintah kampung serta kecamatan setempat.
Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, menjelaskan, kawasan Pulau Kaniungan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Oleh sebab itu, penanganan teknis dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan harus dikoordinasikan lintas sektoral dengan Pemprov Kaltim.
Disbudpar Berau saat ini memposisikan diri untuk merekapitulasi laporan dari tingkat bawah sebelum meneruskannya ke tingkat provinsi.
“Mungkin nanti kalau kami mendapatkan informasi dari pemerintah kampung atau kecamatan, kami juga akan pelajari. Setelah itu, kami akan usulkan ke provinsi untuk mendapatkan penanganan abrasi,” jelas Yudha kepada Berauterkini.
Selain ancaman abrasi yang merusak fasilitas wisata, Yudha juga menyoroti persoalan klasik sampah di kawasan pesisir yang seolah tidak ada habisnya.
Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta pemerintah kecamatan untuk mematangkan sistem pengelolaan sampah.
Ia menegaskan, urusan kebersihan di kawasan wisata tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan.
Mengingat area yang luas, perlu ada kontribusi nyata dari seluruh pihak yang meraup keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata ini.
“Jangan sepenuhnya menyerahkan hanya kepada beberapa orang petugas, tidak akan mampu,” tegasnya.
Yudha meminta pemerintah kampung setempat segera mengambil peran regulasi secara mandiri dalam pengelolaan sampah.
Ia juga memperingatkan para pelaku usaha, pemilik resort, hingga pedagang untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan tidak sekadar mencari keuntungan dari kunjungan wisatawan.
“Kita mengingatkan kepada resor dan pedagang-pedagang. Mereka kan mendapatkan manfaat ekonomi dan keuntungan. Nah, itu juga harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
