BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau berencana menerapkan sistem parkir berbayar di sejumlah titik strategis yang ramai pengunjung.
Langkah ini diambil sebagai strategi menyiasati efisiensi anggaran daerah yang diperkirakan bakal berlanjut hingga 2027 mendatang.
Pemerintah berharap optimalisasi sektor penarikan pajak dan retribusi ini mampu menjadi solusi efektif bagi struktur APBD.
Dua kawasan yang dipilih sebagai proyeksi awal adalah Tepian Jalan Ahmad Yani dan Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD).
Kedua lokasi tersebut dinilai memiliki perputaran ekonomi yang sangat tinggi, sehingga potensial dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana ini pun memantik respons beragam dari lapisan masyarakat Bumi Batiwakkal.
Sebagian warga mengaku tidak keberatan sejauh pengelolaan dana yang ditarik dari rakyat dilakukan secara profesional.
Afrianti, salah seorang warga, mengaku setuju dengan catatan hasil retribusi tersebut harus dikelola secara transparan dan dipatok dengan tarif yang masuk akal bagi semua kalangan masyarakat.
“Setuju saja sih asal bener-bener dikelola dengan baik hasilnya ya,” ujarnya kepada Berauterkini, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, penyesuaian tarif sangat krusial agar tidak memberatkan kantong pengunjung.
“Tarifnya yang masuk akal dan transparan juga biar masyarakat kerasa manfaatnya,” tambah Afrianti.
Senada dengan itu, Dhea Tri, warga yang kerap menghabiskan waktu santai di kawasan Tepian Ahmad Yani, mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan baru tersebut.
Ia memilih mendukung langkah yang dirancang pemerintah daerah.
“Menurutku sih enggak apa-apa ya, engga jadi masalah sih, ngikutin pemerintah aja,” ungkap Dhea.
Kondisi berbeda justru terlihat di jagat maya. Mayoritas warganet melayangkan kritik tajam dan menentang keras kebijakan penarikan tarif parkir tersebut di kolom komentar media sosial.
Mereka khawatir aturan ini justru mematikan daya beli masyarakat yang sedang lesu.
“Ga ada retribusi parkir aja sepi pasar, apalagi ada di tambah lagi rupiah melemah. Makin krisis ekonomi daerah,” tulis akun Instagram @andi_awal16.
Kritik lain juga datang dari netizen yang menilai pemda keliru dalam mengambil prioritas kebijakan keuangan.
Akun Instagram @nang.syahrul berpendapat, alih-alih membebani masyarakat dengan pos pendapatan baru, pemerintah seharusnya memangkas pemborosan anggaran belanja.
“Selain parkir masih banyak opsi lain loh. Bukan pendapatan yang jadi masalah, tapi pengeluaran yang tidak efisien,” cetusnya dalam komentar tersebut. (*)
