BERAU TERKINI – Pemerintah Kampung didorong untuk lebih mandiri dalam hal keuangan guna merespons prediksi anjloknya APBD 2027.
APBD Berau untuk tahun 2027 mendatang diprediksi menyusut hanya Rp 2,1 Triliun. Penurunan nominal APBD itu akan berdampak terhadap dana alokasi Pemkab Berau kepada pemerintah kampung.
Pemerintah Kampung kini didorong untuk lebih mandiri secara keuangan. Sehingga tak bergantung sepenuhnya dari dana alokasi yang diberikan oleh Pemkab Berau.
Menurut Bupati Berau Sri Juniarsih, Pemerintah Kampung harus lebih kreatif dalam mencari pendanaan untuk kebutuhan operasional.
Sri Juniarsih mencontohkan peluang pendapatan pemerintah kampung jika program Kopdes Merah Putih berhasil. Menurutnya, tak ada pilihan lain bagi pemerintah kampung selain menyukseskan rancangan program pemerintah pusat.
Sebab, program Kopdes Merah Putih dinilai memiliki tujuan mulia untuk kesejahteraan masyarakat kampung. “Itu harus kita lakukan,” ujarnya.
Selain Kopdes Merah Putih, pemerintah kampung juga bisa memanfaatkan dana karbon dengan memastikan program kelestarian hutan.
Tambahan pendapatan lewat kegiatan pariwisata melalui Pokdarwis juga didorong oleh Pemkab Berau. “Buat inovasi yang baik. Dukung juga pariwisata kita,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh DPRD Berau, menurut anggota DPRD Berau Arman Nofriansyah, pemerintah kampung harus memprioritaskan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Ia mendorong agar pemerintah kampung memaksimalkan bantuan bibit dari Pemkab Berau seperti bantuan bibit kelapa dan kakao.
“Jika penanaman dilakukan secara optimal, sekitar tiga tahun ke depan kampung sudah bisa memiliki sumber penghasilan mandiri yang dapat diandalkan,” ujarnya.
Arman menilai, komoditas kelapa memiliki prospek cerah karena pasar dan permintaannya relatif stabil.
Bahkan, terdapat pelaku usaha yang siap menyerap produksi hingga 6.000–7.000 butir kelapa per bulan, termasuk di luar musim permintaan tinggi seperti Ramadan.
“Pemerintah kampung juga harus bisa menginventarisasi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan,” paparnya.
Jika terkendala lahan, Arman menyarankan kerja sama dengan perusahaan melalui skema pinjam pakai lahan, di mana perusahaan menyediakan lahan sementara masyarakat mengelola tanaman hingga masa panen.
“Kerja sama seperti ini bisa menjadi solusi untuk memperluas pengembangan komoditas unggulan di kampung,” pungkasnya.
