BERAU TERKINI – Bapelitbang Berau mengungkapkan strategi pengelolaan fiskal di tengah ancaman anjloknya APBD 2027 mendatang.
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau beberkan rencana pengelolaan fiskal 2027 di tengah efisiensi anggaran.
Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani, menjelaskan belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pola minimal sifatnya wajib.
Tahun 2026 ini, APBD Berau sebesar Rp3,4 Triliun, sedangkan 2027 mendatang diperkirakan mengerucut hanya Rp2,1 Triliun.
“Jadi belanja wajib mengikat dulu, gaji TPP pola minimal, kemudian operasional OPD pola minimal,” ujarnya pada Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan setelah itu belanja berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan 8 plus yang ada di seluruh OPD.
Program 8 Plus adalah sebutan untuk delapan inisiatif utama yang diluncurkan oleh Pemkab Berau sebagai program kerja.
Sebelum itu, belanja wajib mengikat, termasuk alokasi dana kampung yang harus 10 persen dari dana transfer. Pihaknya akan menyisihkan dahulu alokasi untuk retribusi pajak.
“Terus yang earmark dari pendapatan ada harus keluar sebagai belanja, seperti BLUD RSU, itu sudah 101 miliar sendiri,” katanya.
Diketahui, earmark adalah kebijakan penyisihan anggaran yang secara khusus ditujukan untuk membiayai program atau proyek tertentu.
Di mana earmark untuk APBD 2027 ditujukan untuk pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) pengeluaran belanjanya harus sama persis dengan BLUD di 21 Puskesmas yang ada di Berau.
“Karena ada pendapatannya, otomatis karena BLUD kan harus keluar belanjanya sama persis sama BLUD Puskesmas di 21 Puskesmas. Habis itu BLUD RSU Talisayan,” jelasnya.
Setelah semua hal yang disebutkan di atas telah tuntas, baru akan dilanjutkan operasional belanjanya untuk mendukung program 8 plus lain, seperti Disdik Berau yang berkaitan dengan seragam sekolah gratis dan beasiswa.
Alokasi dana Rp50 juta per RT juga masih akan dilaksanakan, serta beberapa program lain yang diprioritaskan.
“Kalau untuk yang lain-lain puasa dulu. Karena kan yang penting wajib mengikat sama program prioritas,” ungkapnya.
