BERAU TERKINI – Presiden Prabowo memberikan hak jawab atas pemberitaan media Inggris The Economist yang mengkritik kebijakannya.
Majalah asal Inggris The Economist menerbitkan tulisan yang berisikan kritik atas kebijakan Presiden Prabowo.
Berbagai kebijakan yang dikritik mulai dari pemborosan anggaran hingga pelibatan TNI Polri dalam berbagai program pembangunan.
Presiden Prabowo pun menjawab kritikan itu dengan menulis Op-Ed di majalah The Economist yang diterbitkan pada (10/6/2026).
Menurut Presiden Prabowo dirinya bukanlah pemimpin yang antikritik. Dia menyebut kritik sangat penting dalam alam demokrasi.
“Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting,” ujar Presiden Prabowo.
“Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menimbangnya berdasarkan fakta, hasil, serta kenyataan yang dihadapi warga biasa,” tambahnya.
Dia juga membantah anti terhadap demokrasi. Menurutnya, karena dia percaya dengan demokrasi maka dirinya telah ikut dalam lima kali kontestasi Pilpres, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir 2024.
Prabowo juga mengungkapkan alasannya menjalankan program makan bergizi gratis, menurutnya masih banyak anak-anak Indonesia yang kesulitan terhadap akses makanan.
Selain itu program MBG bukanlah program baru dan radikal, sebab banyak negara di dunia juga menjalankan program yang sama.
“Lebih dari 100 negara di seluruh dunia menjalankan program dukungan gizi atau program makan sekolah dalam berbagai bentuk. Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak biasa,” ucapnya.
“Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat kami di masa depan,” katanya.
Dia juga menjelaskan alasan pembentukan Danantara hingga Kopdes Merah Putih. Menurutnya dua hal tersebut bakal menjadi motor dari transformasi ekonomi Indonesia.
Prabowo menyebut tanpa Danantara dan Kopdes Merah Putih maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bisa lebih tinggi dari 5 persen.
Dirinya juga menjawab kritikan soal pelibatan TNI Polri dalam agenda dan program pembangunan. Menurutnya keterlibatan TNI Polri dibutuhkan oleh negara seperti Indonesia yang membutuhkan kerja cepat dalam mencapai hasil.
Hal itu ia contohkan dalam keberhasilan TNI Polri dan elemen masyarakat lain dalam membantu rehabilitasi pasca bencana di Sumatera.
“Rakyat saya membutuhkan hasil, dan dengan cepat. Karena itu, saya meminta polisi dan angkatan bersenjata kami membantu menghadirkan hasil bagi rakyat, merehabilitasi Sumatera setelah banjir yang menghancurkan, membangun jembatan, dan membantu memastikan ketahanan pangan,” katanya.
“Di Indonesia, lembaga-lembaga negara harus bekerja sama bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari warga biasa,” jelasnya.
