BERAU TERKINI – Dinas Sosial Kabupaten Berau memastikan adanya pengurangan nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan pada tahun ini.
Bantuan yang biasanya dialokasikan sebesar Rp500 ribu per bulan atau Rp6 juta setahun, kini disesuaikan menjadi Rp300 ribu per bulan dengan total Rp3,6 juta dalam setahun.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, menjelaskan, langkah ini diambil karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang mengharuskan pemangkasan jumlah bantuan.
“Karena anggaran kita mepet kan jadinya semua, apa pun ya menyesuaikan,” ungkap Iswahyudi kepada Berauterkini, Selasa (9/6/2026).
Selain penurunan nominal uang, jumlah masyarakat penerima manfaat juga dipastikan akan berkurang.
Dinsos Berau kini memperketat kriteria penerima dengan mengadopsi regulasi yang selaras dengan pemerintah provinsi serta pusat.
“Penerimanya agak berkurang, karena sebetulnya kuota kita cukup besar. Tapi kita menggunakan pola yang sama digunakan oleh provinsi ataupun nasional yaitu masuk dalam desil lima,” jelasnya.
Iswahyudi menambahkan, kuota untuk Kabupaten Berau sebenarnya tergolong besar.
Namun, demi menyamakan pola aturan dan memperkecil sasaran agar lebih efektif, indikator desil lima pun diterapkan.
Langkah ini sekaligus diambil untuk menekan potensi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di lapangan.
“Kita untuk mengurangi temuan salah sasaran, jadi kita persyaratkan desil lima,” ujarnya.
Sebagai informasi, desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Klasifikasi ini dimulai dari desil satu untuk kategori sangat miskin, desil dua untuk miskin, desil tiga untuk hampir miskin, desil empat untuk rentan miskin, hingga desil lima untuk kelompok pas-pasan.
Meski sasarannya diperketat, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi warga yang benar-benar membutuhkan namun belum terdata.
Jika ada masyarakat yang berada di desil enam atau kelompok menengah ke atas namun pada kenyataannya terdeteksi tidak mampu, mereka dapat diusulkan kembali melalui kampung atau kelurahan tempat tinggalnya guna dilakukan pengecekan ulang.
“Kalau misalnya bisa turun juga tahun depan, dia dapat. Jadi sekaligus orang juga berusaha untuk taat administrasi kependudukan juga,” pungkasnya. (*)
