BERAU TERKINI — Rendahnya pemahaman terhadap aturan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk kondisi darurat kini menjadi sorotan serius.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menilai kondisi ini sangat berpotensi menghambat kecepatan respons penanganan bencana.
Masalah administratif tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat luas yang berada di wilayah kampung terdampak.
Menurut Thamrin, instrumen ADK sejatinya dapat langsung dimanfaatkan untuk membiayai penanganan berbagai keadaan darurat daerah.
Namun, kurangnya pemahaman teknis mengenai regulasi membuat banyak aparatur kampung kerap ragu mengambil langkah taktis.
Akibatnya, bantuan penyelamatan bagi korban bencana sering kali terlambat dieksekusi di tingkat bawah.
“Masih ada kampung yang belum memahami mekanisme penggunaan ADK untuk situasi darurat. Ini tentu bisa berdampak pada lambatnya penanganan saat bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan respons di lapangan tidak hanya berdampak buruk pada penanganan awal musibah.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat memperbesar risiko kerugian materiil serta mengancam keselamatan jiwa warga sekitar.
Kerusakan infrastruktur fasilitas publik juga berpotensi menjadi semakin parah akibat lambatnya tindakan lokalisasi bencana.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, penanganan bencana bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah kampung.
Peran pemerintah daerah juga dinilai sangat krusial dalam memastikan seluruh alur koordinasi dapat berjalan optimal.
Dengan demikian, setiap tindakan penyelamatan darurat dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan juga tepat sasaran.
“Jangan cuma satu pihak. Kalau pemerintah saja lambat tangani bencana alam atau musibah darurat, bagaimana pihak-pihak lain bisa cepat turun tangan membantu,” tegas Thamrin.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh jajaran aparatur kampung di Berau.
Langkah ini dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi berkala dan pendampingan hukum terkait regulasi penggunaan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem manajemen dan koordinasi tanggap bencana lintas sektor.
Pihaknya menilai, sinergi yang solid antarlini merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Kerja sama tersebut harus mengikat unsur pemerintah kampung, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal terkait lainnya.
“Pemahaman yang baik serta koordinasi yang solid diharapkan setiap potensi bencana dapat ditangani secara cepat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” pungkas Thamrin. (*/Adv)
