BERAU TERKINI – Jajaran elit Partai Gerindra memberikan respons serius atas polemik kebijakan Pemprov Kaltim yang bermuara pada hak angket di DPRD kaltim.
Dialah Gerardus Budisatrio Djiwandono, politisi Gerindra Kaltim yang saat ini duduk pada jabatan Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Dalam lawatannya ke Kaltim kemarin, awak media mengonfirmasi Budisatrio soal wacana hak angket yang kini bergulir di DPRD Kaltim.
Ia menegaskan bila pemerintah pusat tak akan abai dengan aspirasi masyarakat Kaltim, bahkan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
“Kami melihat saja, kami mengawal. Tapi yang pasti, kami terus mendengarkan suara aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur,” kata Budisatrio, dalam laporan Sapos.
Pernyataan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Gerindra tetap pada jalur “pengawal aspirasi”.
Terutama setelah Fraksi Gerindra di Kaltim secara terbuka menyatakan setuju untuk menggulirkan hak angket bersama lima fraksi lainnya.
Budi menilai langkah yang diambil rekan-rekannya di DPRD Kaltim merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Ia tidak menunjukkan tanda-tanda menghalangi, melainkan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut pada mekanisme yang berlaku di legislatif.
Hingga saat ini, posisi politik di Karang Paci terbelah tajam.
Gerindra bersama PKB, PAN-NasDem, PKS, PDI-P, dan PPP-Demokrat telah membulatkan suara untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran melalui hak angket. Belakangan fraksi PAN-NasDem pilih balik badan.
Ketua Fraksi Gerindra Kaltim, Agus Suwandi, sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah daerah gagal memberikan penjelasan yang “nyambung” dengan logika rakyat.
Kondisi inilah yang memicu Gerindra untuk menggunakan instrumen hukum tertinggi guna memaksa keterbukaan informasi.
Di sisi lain, Fraksi Golkar masih menjadi satu-satunya benteng pertahanan pemerintah yang menolak hak angket.
Golkar bersikeras bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang jelas dan meminta dewan untuk tidak terburu-buru.
Komentar Budisatrio yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini seolah mengunci posisi Gerindra: Tidak ada tawar-menawar untuk aspirasi rakyat.
Dengan dukungan elit pusat dan soliditas enam fraksi di daerah, tekanan terhadap Gubernur Kaltim kini memasuki babak baru yang jauh lebih serius.
Bola panas kini tinggal menunggu ketukan palu paripurna untuk membuktikan siapa yang benar di mata hukum dan publik.
