BERAU TERKINI — Kebijakan mutasi dinilai bukan menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan pejabat yang enggan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan, selama ini alasan pemindahan pejabat sering kali didasari oleh ketidakmauan mereka dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.
Kekhawatiran utama muncul ketika pejabat yang bermasalah dipindahkan ke instansi lain, namun tidak menunjukkan perubahan kinerja yang signifikan.
Sebagai langkah penyelesaian, Said menawarkan solusi berupa pemberian pembinaan dan peningkatan tanggung jawab yang melibatkan kepala bidang serta kepala dinas.
Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan para pejabat bahwa jika suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka hasilnya akan aman secara hukum.
“Kadang-kadang seperti itu, giliran disuruh melakukan pengadaan dan sebagainya enggak mau melaksanakan, ada kekhawatiran ini itu,” ujar Said, Selasa (5/5/2026).
Said menambahkan, memindahkan seseorang bukan merupakan jalan keluar terbaik jika yang bersangkutan memang tidak memiliki keinginan kuat untuk bertugas di posisi tersebut.
Menurutnya, pendekatan pembinaan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar melakukan mutasi jabatan.
“Jadi rasanya solusi untuk memutasi itu bukan solusi terbaik kalau orang itu enggak memaksa datang tugas di situ, tapi lebih kepada pembinaan,” tambahnya.
Pihaknya mengakui sering menerima laporan dari kepala dinas mengenai adanya kepala bidang yang menolak melaksanakan proses lelang.
Menanggapi hal itu, Said menegaskan akan mengembalikan persoalan tersebut ke dinas terkait karena pembinaan staf merupakan tanggung jawab langsung kepala dinas.
Baginya, tidak mungkin setiap kendala kinerja diselesaikan dengan mutasi, sehingga memberikan pemahaman yang benar menjadi kunci utama.
Di sisi lain, Said menyebutkan, kondisi di Kabupaten Berau saat ini masih tergolong stabil dalam hal pelaksanaan kegiatan lelang.
Ia membandingkan dengan beberapa daerah tetangga di Kalimantan Timur, seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara, yang dikabarkan sudah tidak memiliki kegiatan yang dapat dilelang.
“Jadi alhamdulillah kalau kita melihat perbandingan, kita di Kabupaten Berau masih terhitung nyaman, bayangkan saja kegiatan masih bisa kita lelang, kegiatan-kegiatan masih bisa kita laksanakan,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan, akan ada sedikit reformasi pada anggaran perubahan mendatang, di mana kemungkinan besar tidak ada penambahan anggaran sehingga kegiatan baru tidak bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memaksimalkan kegiatan yang ada saat ini.
Jika terdapat kegiatan yang terlambat atau tidak terlaksana pada anggaran murni, besar kemungkinan kegiatan tersebut akan dibatalkan karena dananya akan dialihkan untuk kebutuhan operasional lainnya.
“Artinya kalau ada kegiatan yang tidak terlaksana di murni ini, bisa jadi dibatalkan semua kegiatan itu, kemudian dana-dana yang ada itu dipakai untuk operasional dan sebagainya,” jelas Said.
Ia juga memberikan imbauan tegas kepada seluruh OPD untuk segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa menunda-nunda selagi peluang anggaran masih tersedia.
“Makanya kalau masih kita membuka peluang ini, segera saja teman-teman melakukan pengadaan barang dan jasa yang memang dibutuhkan. Kami berharap jangan ditunda-tunda,” pungkasnya. (*/Adv)
